Pengamat: Pemerintah tak cabut, hanya pangkas subsidi listrik

Anggaran subsidi listrik 2016 sebesar Rp 38,39 triliun. Angka ini turun dibanding 2015 sekitar Rp 60 triliun.

Pemerintah tak sepenuhnya mencabut subsidi listrik. Dalam APBN 2016, anggaran subsidi listrik tetap ada walaupun berkurang dari postur anggaran tahun sebelumnya.

Anggaran subsidi listrik 2016 sebesar Rp 38,39 triliun. Angka ini turun dibanding 2015 sekitar Rp 60 triliun.

"Artinya di sini namanya subsidi tidak cabut," tegasnya dalam diskusi Senator Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan DPD RI di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/11).

Dia menegaskan ‎pemerintah hanya ingin mengurangi beban anggaran untuk subsidi dan dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Namun, kata dia, pemerintah harus memastikan pelanggan yang dihapus subsidi merupakan masyarakat mampu.

"Dari 45 juta warga banyak yang tidak tepat sasaran. Kalau dilakukan benar-benar survei kepada pelanggan jumlah itu pasti rugi," tegasnya.

Berdasarkan data IRESS, sampai saat ini ada 22 juta rumah tangga yang masih masuk dalam golongan 450 volt ampere (VA) dan 22,8 juta rumah tangga untuk golongan 900 VA. Pemerintah harus hati-hati dalam melakukan penghematan anggaran dengan mengurangi subsidi listrik.

Seperti diketahui, pemerintah berencana mencabut subsidi listrik 23 juta pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA. Jumlah pelanggan tersebut masuk dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

23 juta orang tersebut dinilai masyarakat mampu dan didorong untuk pindah ke pelanggan 1.300 VA. PLN mencatat jumlah pelanggan rumah tangga mencapai 45 juta. Sehingga, pemerintah masih mensubsidi pelanggan rumah tangga sebanyak 22 juta.