Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang IV Dibuka Setelah Lebaran

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Purbasari mengatakan, pendaftaran gelombang IV Kartu Prakerja dibuka setelah Hari raya Idul fitri tahun ini, atau tepatnya sehari setelah lebaran yakni 26 Mei 2020. Seperti diketahui, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang III ditutup pada Kamis (30/4) lalu.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Purbasari mengatakan, pendaftaran gelombang IV Kartu Prakerja dibuka setelah Hari raya Idul fitri tahun ini, atau tepatnya sehari setelah lebaran yakni 26 Mei 2020. Seperti diketahui, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang III ditutup pada Kamis (30/4) lalu.

"Untuk pendaftar gelombang IV InsyaAllah kami akan membuka setelah lebaran," kata Denni dalam Diskusi Online INDEF, Selasa (19/5).

Dia menjelaskan, jumlah pendaftar kartu prakerja sangat tinggi, terlihat saat pembukaan gelombang pertama server dari kartu prakerja sampai terganggu. Dia pun optimis tingginya jumlah pendaftar akan terulang di gelombang ke-IV.

"Sebenarnya kita sudah melihat bahwa dengan jumlah yang registrasi 10,4 juta peserta, dan kemudian rata-rata yang mendaftar antara 1,4 – 2 juta orang, ini bisa saja hal yang sama terulang di batch 4," imbuhnya.

pihak manajemen kartu prakerja sudah mempersiapkan antisipasi apabila terjadi masalah, yakni dengan memastikan persiapan dari server, sistem informasi keseluruhan seperti masalah verifikasi peserta, masalah sistem informasi yang menyatukan antara lembaga pelatihan, digital platform peserta PMO, e-wallet companies, penyaluran melalui BNI, agar semuanya terkelola secara keseluruhan.

Selain itu, terkait dengan insentif yang belum sampai ke penerima kartu prakerja, Denni menjelaskan bahwa banyak hal lain yang pihaknya harus lakukan, karena dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan tanggung jawab yang besar.

"Katakanlah pemberian insentif pun bisa diberikan secara cepat, kan kemarin banyak yang tanya kok insentifnya belum, karena memang banyak hal yang harus kita lakukan karena uang APBN harus kita pertanggungjawabkan, dan ini benar-benar menggunakan teknologi digital," tandasnya.