Penciptaan lapangan kerja hingga pembangunan infrastruktur jadi fokus PUPR di 2018

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono memastikan agar seluruh program dan kebijakan di kementeriannya tidak mangkrak hingga berakhirnya masa pemerintahan Jokowi-JK di tahun 2019.

2017-12-28 09:00:00

Kementerian PUPR

Untuk itu, pihaknya akan memfokuskan beberapa hal di tahun 2018, seperti penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo.

"Tinggal 2 tahun lagi kabinet kerja. Jadi fokusnya pertama memastikan bahwa program-program pembangunan di PUPR tidak ada yang mangkrak. Dipastikan 2018-2019 ada yang selesai atau terus menerus (dikerjakan) jadi tidak ada yang mangkrak," kata Basuki beberapa waktu lalu.

Menurutnya, penciptaan lapangan kerja harus dilakukan guna mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, PUPR menganggarkan Rp 11,3 triliun untuk program padat karya. Nantinya, program ini diberlakukan untuk perbaikan irigasi, pemeliharaan jalan, pembangunan marka-marka, dan pembersihan jalan.

"Kemudian pembangunan perumahan dan keciptakaryaan. Kalau yang besar-besar diutamakan atau meneruskan program jalan tol, bendungan, itu dipastikan tidak akan mangkrak," imbuhnya.

Selain itu, PUPR juga fokus untuk membangun kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bersama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), PUPR akan mendorong pembangunan pintu lintas batas negara di beberapa tempat.

"Kira-kira ada 9 perbatasan lagi yang tidak sebesar yang sudah kita kerjakan. Karena kita lihat persiapan negara tetangga juga. Lalu untuk jalan melingkar di pulau-pulau terluar itu saya utamakan juga untuk ditangani. Pulau terluar pembangunan prasarana kita prioritaskan," pungkasnya.

(mdk/azz)