Pemprov Jabar Siapkan Rp800 Miliar untuk Menutup 40 Persen Iuran Peserta BPJS
Penjabat (Pj) Sekda Jabar, Daud Ahmad mengatakan, anggaran ini meningkat dari semula yang direncanakan RP 600 miliar karena iuran pun naik dipatok Rp 42.000 bagi setiap peserta.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp800 miliar dalam rancangan APBD 2020 untuk menutup 40 persen peserta BPJS Kesehatan golongan masyarakat tidak mampu. Saat ini, data Dinas Sosial mencatat jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang disubsidi mencapai 4,048 juta jiwa.
Penjabat (Pj) Sekda Jabar, Daud Ahmad mengatakan, anggaran ini meningkat dari semula yang direncanakan Rp600 miliar karena iuran pun naik dipatok Rp42.000 bagi setiap peserta.
Namun, asumsi angka ini juga masih dalam perkiraan sementara sambil menunggu data penerima BPJS PBI dari kota dan kabupaten. Tahun ini, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp403 miliar per Agustus 2019 kemarin diberikan kepada 3 juta jiwa masyarakat miskin.
"Setiap tahunnya iuran BPJS PBI menjadi bagian dari pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah untuk membantu masyarakat miskin," ucap dia saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (7/11).
Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Di lain pihak, Komisi V DPRD Jabar mendukung penolakan kenaikan tarif iuran BPJS yang dilakukan pemerintah. Kebijakan yang diambil pemerintah pusat ini dinilai tidak logis di tengah BPJS yang defisit.
Pemerintah pusat harus mengkaji ulang terkait kebijakan tarif BPJS ini. Terlebih, para peserta jaminan di kelas III didominasi masyarakat kelas bawah.
"(Penolakan) ini akan terus kami sampaikan ke perwakilan kami di DPR RI. Ini harus diperjuangkan," pungkasnya.
(mdk/idr)