Pemiskinan paling banyak terjadi pada sektor pertanian

Kebijakan pemerintah saat ini dinilai kontradiktif dalam pengentasan kemiskinan.

Lembaga swadaya masyarakat memandang pemerintah mengabaikan sektor pertanian. Padahal, di sektor itulah, proses pemiskinan warga banyak terjadi dan diperparah dengan kebijakan negara.

Direktur Eksekutif Perhimpunan untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Mudaris Ali Mashud menganggap kebijakan pemerintah kontradiktif dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu buktinya adalah sikap pro-pemerintah pada sektor industri untuk membuka lahan pabrik, sehingga akhirnya sawah tergerus.

"Proses konversi tata guna lahan yang banyak terjadi ini menyingkirkan petani kecil," ujarnya dalam Diskusi 'Bersama Melawan Pemiskinan' di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (18/7).

Data BPS mencatat pada 2012 menunjukkan jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta orang. Sementara 63 persen masyarakat miskin bekerja sebagai buruh tani. Jauh lebih banyak dibandingkan 6 persen yang terserap ke sektor industri, atau 10 persen yang menganggur.

"Sehingga seharusnya sektor pertanian penting mendapatkan prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan," kata Mudaris.

Dikarenakan fokus pengentasan kemiskinan tersebar ke banyak bidang, tidak fokus pada pertanian, hasilnya pun kurang maksimal. Bahkan dari perhitungan PPKM, selama 2005-2010, pemerintah menggenjot dana penanggulangan kemiskinan hingga 200 persen. "Namun sejak 2010, turunnya angka kemiskinan hanya 2 persen," cetusnya.

Alhasil, para pegiat mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat pertanian. Persoalan usaha tani di Tanah Air saat ini adalah peralihan lahan, menjadi pabrik atau perumahan. Dari data Kementerian Pertanian, konversi sawah melebihi 100.000 hektar per tahun. Sementara, pemerintah baru bisa mencetak 65.000 hektar sawah baru.