Pemerintahan SBY dipastikan gagal bangun kilang minyak

Padahal, infrastruktur itu diperlukan untuk mengurangi impor BBM

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan gagal membangun kilang minyak di Tanah Air. Padahal, infrastruktur tersebut diperlukan untuk menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini masih besar.

"Jadi kalau kita tidak menambah kilang, makin berat beban APBN. Ini kan pemerintah tinggal tahun terakhir, kami akan mempersiapkannya. Pemerintah berikutnya, periode 2014-2019, bagaimana?" ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik saat ditemui di Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (10/1).

Saat ini, Pertamina masih impor BBM sekitar 300 ribu barel per hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar 1,4 juta bph. Sementara, kapasitas kilang domestik yang ada sekarang hanya sekitar 1,031 juta bph.

Dia mengakui ada sejumlah insentif pembangunan kilang untuk PT Pertamina yang telah dibicarakan dengan Menteri Keuangan Chatib Basri. Namun, dia masih enggan mengungkapkannya kepada wartawan.

"Begitu fasilitas (pajak) disetujui, pembangunan kilang langsung start. Berapa lamanya tanya Pertamina. Ada beberapa opsi insentif. Saya minta semua opsi dipercepat saja," katanya.

Sekedar mengingatkan, Pertamina pernah mengajak Saudi Aramco untuk kerja sama membangun kilang minyak di Tuban (Jatim) dan Kuwait Petroleum Company untuk kilang di Balongan (Jabar).

Namun, kerja sama itu kandas lantaran Kementerian Keuangan menolak proposal insentif fiskal yang diajukan dua investor Timur Tengah tersebut.

Selain itu, Jero Wacik dan Chatib Basri juga membicarakan insentif fiskal untuk pengembangan energi terbarukan, semacam, tenaga surya, batu bara bersih, dan panas bumi.

Menurut Jero, menkeu sepakat untuk menerapkan feed-in tariff saat PLN membeli listrik dari pembangkit listrik energi terbarukan milik swasta.

"Feed-in tariff sedang saya dorong, semua persetujuannya ada di menkeu. Kelihatannya sudah agak setuju," katanya.