Pemerintah tak akan lakukan pengurangan jumlah PNS

Pemerintah tidak berencana atau tidak ada niat untuk melakukan rasionalisasi atau pengurangan PNS. Hal itu ditegaskan menanggapi beredarnya pesan berantai yang mengesankan seolah-olah Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan rasionalisasi pegawai.

2017-05-01 20:00:00

PNS

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana atau tidak ada niat untuk melakukan rasionalisasi atau pengurangan PNS. Hal itu ditegaskan menanggapi beredarnya pesan berantai yang mengesankan seolah-olah Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan rasionalisasi pegawai.

Atmaji mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). "Tetapi tidak ada rencana untuk melakukan rasionalisasi PNS," tegasnya dalam keterangannya, Senin (1/5).

Skema yang beredar dalam pesan berantai tersebut, yang tertulis diambil dari pasal 241 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Namun judulnya kurang tepat, sehingga mengesankan seolah-olah Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan rasionalisasi pegawai. "Banyak pertanyaan dari berbagai pihak yang ditujukan kepada Kementerian PAN-RB untuk meminta konfirmasi apakah betul akan dilakukan rasionalisasi pegawai", katanya.

Menurut Atmaji, adanya pasal 241 tersebut bukan berarti pemerintah akan melakukan rasionalisasi pegawai. "Itu hanya aturan normatif bila terdapat perampingan organisasi. Dapat saya tegaskan di sini bahwa hingga saat ini Pemerintah tidak berencana bahkan tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan rasionalisasi pegawai," tegas Atmaji.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pemerintah saat ini justru sedang berusaha untuk mengoptimalkan PNS yang ada melalui program peningkatan kompetensi agar mereka makin profesional dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, diharapkan segenap PNS di mana pun berada tidak perlu resah karena pemerintah sama sekali tidak ada niat untuk melakukan rasionalisasi pegawai.

(mdk/sau)