Pemerintah siapkan strategi lawan gempuran produk China

Pemerintah akan meningkatkan pengawasan pasar.

Kebijakan pemerintah China mendevaluasi Yuan diperkirakan akan berdampak pada pasar Indonesia. Dengan melemahnya mata uang, maka China akan menggenjot ekspor mereka ke negara lain, termasuk Indonesia.

Tak mau digempur produk China, pemerintah sudah menyiapkan strategi melindungi produk dalam negeri.

Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan Widodo, mengungkapkan pihaknya tak akan hanya memberlakukan penerapan wajib SNI, melainkan juga memberlakukan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan (K3L).

"Pengawasannya dimulai dari pra pasar sebelum masuk ke Indonesia, melalui pengawasan di kepabeanan oleh Bea Cukai, pengawasan di sana apakah dia sudah ada sertifikat SNI atau belum," ujar Widodo di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).

Namun demikian, Widodo mengakui ini tidak akan sepenuhnya efektif dalam mengelola impor yang membanjiri dalam negeri. "Tidak boleh kalau secara internasional menghambat impor," tuturnya.

Selain itu, tambah Widodo, pihaknya juga bakal melihat konsistensi para importir dalam menjaga kualitas barang yang mereka datangkan.

"Ternyata temuan kita ada beberapa yang tidak konsisten, sehingga nomor pendaftaran barang yang dimiliki oleh importir dibekukan. Kalau kita bekukan, artinya tidak bisa impor barang sampai nanti ada audit khusus ke pabrikan bahwa barang-barangnya dinyatakan sudah sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam SNI yang diberlakukan SNI secara wajib," jelasnya.

"Setelah itu, di pasar pun kita lakukan pengawasan. Misalnya ada yang ditarik dari peredaran, dimusnahkan, tidak sesuai SNI yang diberlakukan secara wajib," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produk China akan membanjiri pasar Indonesia. Hal ini menyusul langkah bank sentral China mendevaluasi yuan lantaran perlambatan ekonomi Negeri Panda tersebut.

"Depresiasi yuan, bisa lebih murah lagi. Kalau tidak produk KW (imitasi) China atau tidak sesuai SNI akan masuk lebih banyak," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Adi Lumaksono di kantornya, Jakarta, Selasa (18/8).

Saat ini, sebanyak 25 persen barang yang diimpor Indonesia berasal dari China. Dia meminta pemerintah mendorong penggunaan produk dalam negeri.

"Konsekuensinya, barang-barang impor dari China ada kemungkinan meningkat," katanya. "Tapi bagaimana menyikapi itu adalah satunya gunakan produk-produk dalam negeri. Maka harapan kami tidak akan membesar justru kalau bisa ekspor naik."

Berdasarkan data BPS, Januari-Juli 2015, impor nonmigas terbesar Indonesia berasal dari China USD 16,50 miliar (24,04 persen), Jepang USD 8,03 miliar (11,69 persen), dan Singapura USD 5,01 miliar (7,31 persen). Impor nonmigas dari Asean mencapai pangsa pasar 21,86 persen, sementara dari Uni Eropa 9,44 persen.