Pemerintah siapkan Holding BUMN Tambang untuk beli saham Freeport

Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan, holding ini nantinya dipersiapkan untuk dapat memiliki sebagian saham PT Freeport Indonesia. Rencana tersebut direalisasikan, usai negosiasi divestasi disepakati antara pemerintah dan Freeport.

2017-11-24 14:44:43

Freeport

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam waktu dekat akan merealisasikan pembentukan induk perusahaan (Holding) BUMN Tambang. Dengan dibentuknya holding tambang tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kapasitas usaha dan pendanaan perusahaan.

"Pertanyaan yang penting buat kita adalah bagaimana divestasi. Divestasi Freeport 51 persen, sekarang kita sudah kuasai 9,36 persen. Sisanya tinggal 41 persen," ujar Harry di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/11).

Harry tengah mengkaji cara agar total aset perusahaan holding tambang mampu membeli saham Freeport. Nantinya, apabila total aset tidak mencukupi melakukan pembelian maka tidak menutup kemungkinan perusahaan holding tambang akan melakukan pinjaman dana ke perbankan.

"Bagaimana kalau enggak cukup? itu akan ada pinjaman ke bank. Karena harus dilakukan dan harus dicari jalan keluarnya," jelasnya.

Fajar mengatakan, setelah pembentukan nantinya, holding tambang telah memiliki ekuitas sebesar Rp 64,6 triliun. Ekuitas tersebut nantinya akan dilakukan leverage (diajukan untuk utang) sebanyak dua kali lipat, sehingga dapat menghimpun dana paling tidak Rp 120 triliun.

"Paling aman tiga kali (melakukan levarage). Posisi kita misal Rp 65 triliun untuk lakukan tiga kali leverage jadi Rp 180 triliun. Kebutuhan Freeport berapa? Kalau itu saya nggak tahu. Contohnya, USD 2 sampai USD 3 miliar atau sekitar Rp 36 triliun. Kita kan sudah punya leverage Rp 120 triliun," jelasnya.

Sementara itu, apabila tidak mendapat dana dari perbankan, maka nantinya juga akan dikaji mengenai rencana penerbitan obligasi. Namun demikian, hal tersebut akan ditentukan setelah adanya rapat umum pemegang obligasi.

"Kalau ditanya apakah menerbitkan bonds? Soal Itu ada rapat umum pemegang obligasi, itu upaya kedua kita. Yang pertama, akan pinjaman dulu ke bank pemerintah," tandasnya.

(mdk/idr)