Pemerintah putuskan proyek LRT bakal dibiayai APBN dan perbankan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan skema pembiayaan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit Jabodetabek diputuskan akan menggunakan kombinasi skema antara Perbankan dan APBN.

2017-03-06 20:11:36

Kementerian Maritim

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan skema pembiayaan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek diputuskan akan menggunakan kombinasi skema antara Perbankan dan APBN.

"LRT ini sudah beres (skema pembiayaan), jadi kombinasi antara perbankan dan APBN, dicampur. Komposisinya 67 persen bank, 33 persen APBN," kata Luhut di Kantornya, Senin (6/3).

Meski demikian, dirinya belum menandatangani keputusan dari skema pembiayaan ini. Setelah ditandatangani, keputusan ini akan diserahkan kepada Presiden Joko widodo dalam waktu seminggu.

"Mestinya hari ini aku sudah paraf, tapi tadi belum. Minggu ini beres. Tidak ada lagi masalah. Iya pekan ini juga (di serahkan ke Presiden)," imbuhnya.

Selain itu, PT. KAI juga tetap diikutsertakan sebagai penyelenggara sarana dan prasarana. "KAI ikut di dalamnya, dia posisinya penyelenggara sarana dan prasarana, sebagai pemegang konsesi," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberi keputusan terhadap usulan pembiayaan pembangunan Light Rail Transit (LRT) menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ani, sapaan Menteri Sri Mulyani, mengaku masih harus mengkaji lebih dalam usulan ini.

"Kita akan liat dari seluruh aspek, baik dari sisi pembiayaan, mekanisme pembiayaan yang sesuai UU APBN dan keuangan negara," ucap Ani di Jakarta, Selasa (7/2).

Selain itu, Ani masih akan mengkaji apakah proyek ini mendesak diselesaikan menggunakan dana APBN. "(Syaratnya) Dari sisi korporat memungkinkan, dan dari sisi urgensi menyelesaikan proyek cepat tapi tetap accountable, kita akan kaji," ucap Menteri Sri singkat.

(mdk/sau)