Pemerintah Persilakan Masyarakat Miliki Bitcoin dkk Selama Tak Untuk Pembayaran

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti) mengeluarkan peraturan No. 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (crypto asset) di bursa berjangka. Aturan ini sebagai landasan perdagangan mata uang digital atau cryptocurrency di bursa berjangka.

2019-02-15 19:50:45

Bitcoin

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah tidak mempermasalahkan peredaran cryptocurrency. Meski demikian, dia menegaskan, cryptocurrency bukan merupakan alat pembayaran yang sah.

"Selama itu bukan uang, ya biarkan saja, selama itu bukan untuk pembayaran, tidak apa. Tapi kalau untuk pembayaran, nanti dulu. Kita urus uang kertas saja sudah bikin pusing," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (15/2).

Sebagai informasi, Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral secara tegas tidak memperbolehkan cryptocurrency sebagai mata uang. Sebab, dianggap beresiko karena nilai tukarnya yang sangat fluktuatif dan rentan terhadap risiko penggelembungan.

Selain itu, cryptocurrency juga berpotensi untuk digunakan dalam tindakan pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, hingga rentan terhadap serangan siber. Pelarangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, dengan penetapan itu cryptocurrency tidak memiliki potensi untuk diakui sebagai alat pembayaran di Indonesia ke depannya. Melainkan hanya sebatas komoditas yang perdagangkan di bursa berjangka.

"Itu bursa berjangka itu yang tertarik urusin itu, bukan pemerintah secara keseluruhan. Bank Indonesia pun tidak mengatur soal uang crypto sebagai currency. Itu yang dilakukan oleh bursa berjangka kita itu bukan sebagai alat pembayaran, sebagai barang saja diperjualbelikan. Kalau mau beli, beli aja, tidak ada apa-apanya di dalam," tandasnya.

(mdk/bim)