Pemerintah Pastikan Jaga Kualitas Akuntabilitas Saat Salurkan BLT
Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iwan Faidi, mengatakan saat ini pemerintah sedang mengkaji mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja formal dan harian. Sejauh ini, menurutnya, pemerintah masih belum menemukan formulasi tepat untuk penyaluran BLT.
Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iwan Faidi, mengatakan saat ini pemerintah sedang mengkaji mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja formal dan harian. Sejauh ini, menurutnya, pemerintah masih belum menemukan formulasi tepat untuk penyaluran BLT tersebut.
"Mekanisme (penyaluran BLT) sedang dibahas," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (27/3).
Dia menambahkan sejauh ini pemerintah baru membahas untuk bagaimana cara pengumpulan data, kriteria masyarakat yang mendapat BLT, besaran diberikan, hingga ketersediaan ruang fiskal.
"Karena penyaluran (BLT) dengan tetap memperhatikan akuntabilitasnya," kata dia.
Pemerintah Berikan BLT untuk Seluruh Pekerja
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono, menjelaskan skema pembiayaan bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada pekerja formal dan informal. BLT disalurkan kepada mereka para pekerja yang terdampak akibat mewabahnya virus corona atau Covid-19.
"Kalau untuk sektor formal pakai skema BPJamsostek pelebaran dana operasional sehingga bisa bantu pekerja sektor formal," kata Susi.
Sementara itu, skema BLT bagi pekerja sektor informal atau pekerja harian bisa menggunakan kartu prakerja. Di mana, fungsi kartu prakerja yang tadinya didukung untuk meningkatkan kompetensi lewat vokasi, sekarang digeser untuk mendukung pemberian BLT.
"Nah kartu prakerja sudah dilaunching pekan lalu, namun demikian untuk mulai menerima aplikasi online kita targetkan di 1 April 2020," kata dia.
Susi menambahkan para pekerja informal maupun masyarakat umum bisa mendapatkan BLT lewat kartu prakerja ini. Namun demikian ada syaratnya. Di mana, mereka yang berhak menerima adalah sedang tidak menempuh pendidikan formal, tidak sekolah di SMA ataupun kuliah. "Karena desainnya untuk pekerja," singkat Susi.
(mdk/bim)