Pemerintah minta kandungan lokal di pembangkit listrik diperhatikan

Terpuruknya kondisi perekonomian nasional tidak membuat swasta mundur dari rencana pengerjaan megaproyek 35.000 MW.

2015-08-25 14:21:00

Pemerintah menginginkan megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW memaksimalkan penggunaan kandungan lokal. Dua hal yang bisa ditingkatkan kandungan dalam negerinya antara lain manufaktur dan EPC (Engineering, Procurement and Service).

Untuk pembangkit yang berkapasitas di bawah 35 MW, tingkat kandungan dalam negerinya (TKDN) minimal 60-70 persen. Sedangkan untuk yang lebih besar dari 100 MW TKDN bisa 30 persen.

"Transmisi itulah yang dibahas pada kali ini. Kemudian, selain transmisi, ada gardu, yang terakhir tadi adalah tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/8).

Franky menjelaskan, pemerintah mendorong ketersediaan bahan baku lokal sebagai penyeimbang proses pelaksanaan megaproyek andalan Jokowi-JK. Karena itu Wapres JK meminta Franky ikut mengecek persiapan proyek yang dijalankan swasta.

"Bicara tentang kesiapan-kesiapan, seperti transmisi, gardu dan lain-lain. Sejauh mana komponen dalam negeri, tingkat kandungan dalam negeri, itu betul-betul bisa imbang dengan program 35.000 MW," tutur Franky.

Dalam pandangannya, perlu sinergi antara PLN dan pihak swasta yang menyediakan transmisi listrik. Franky menambahkan, terpuruknya kondisi perekonomian nasional tidak membuat pihak swasta mundur dari rencana pengerjaan megaproyek 35.000 MW.

"Tetap jalan karena yang mengkonfirmasi untuk IPP (independent power producer) saja sudah cukup banyak," tutup Franky.

(mdk/noe)