Pemerintah minati kereta sedang milik Jepang agar tak ada monopoli

Pemerintah minati kereta sedang milik Jepang agar tak ada monopoli. Menko Luhut mengaku prinsipnya pemerintah mencari harga termurah untuk proyek ini. Namun, andai nantinya negeri Sakura tidak memberikan penawaran yang efisien dalam negosiasinya, maka pemerintah terpaksa untuk mencari konsorsium lain.‎

2016-10-18 12:21:39

Kereta

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dirinya tidak ingin ada monopoli dalam bisnis transportasi di Tanah Air. Ini yang menjadi alasan pemerintah mendengarkan penawaran Jepang pada proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya.
‎
‎"Kita jangan dibilang hanya China mulu (yang dapat proyek). Kita ada alternatif lain yaitu Jepang. Jadi supaya berimbang," ujarnya dalam acara Coffee Morning di Gedung BPPT 2, Jakarta, Selasa (18/10).

Menko Luhut mengaku prinsipnya pemerintah mencari harga termurah untuk proyek ini. Namun, andai nantinya negeri Sakura tidak memberikan penawaran yang efisien dalam negosiasinya, maka pemerintah terpaksa untuk mencari konsorsium lain.‎
‎‎
"‎Kita cari yang murah, tapi kalau Jepang tidak bisa kasih murah ya kita cari alternatif lain. Karena ini akan memiliki dampak ekonomi yang lebih besar," tuturnya.

Mantan kepala staf presiden ini menambahkan, pihaknya saat ini masih melakukan kajian dan studi bersama BPPT. Dalam 2 minggu ke depan, Menko Luhut akan kembali menyambangi ‎Jepang untuk memastikan proyek mana saja yang akan berjalan dengan Indonesia.
‎
"Kereta semi cepat hampir 1.000 jalan pintas harus dibuat. Studi akan dibuat BPPT.‎ Nanti terlibat Kementerian terkait untuk proses ini. kita berharap tanggal 9-10 November kita akan lihat lebih tajam lagi di Jepang. Selama ini hubungan kita karena kereta cepat Jakarta - Bandung itu timbulkan kegoyahan, sekarang sudah baik lagi," pungkasnya.‎

(mdk/bim)