Pemerintah Libatkan BPKP dalam Pengawasan dan Realisasi Dana Otsus Papua

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat masih belum optimal. Sebab, tidak semua masyarakat Papua merasakan dan bisa melihat implementasi dana otsus yang diberikan pemerintah pusat selama 20 tahun terakhir.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat masih belum optimal. Sebab, tidak semua masyarakat Papua merasakan dan bisa melihat implementasi dana otsus yang diberikan pemerintah pusat selama 20 tahun terakhir.

"Seluruh dana ini harusnya dirasakan oleh masyarakat Papua dan mereka harus bisa melihat berapa dana yang diperoleh dan untuk apa saja penggunaannya," kata Menteri Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI secara virtual, Jakarta, Selasa (26/1).

Pemerintah akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga bisa meningkatkan pengawasan dan memperkuat sinergi dalam realisasi penggunaan anggaran.

"Kami atau aparat internalnya akan melibatkan BPKP dengan meningkatkan pengawasan dan memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga yang melakukan program dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat," tuturnya.

Dia menuturkan, laporan penggunaan dana otsus sejauh ini masih belum lengkap dan tepat waktu. Bahkan, pelaporannya belum memuat capaian output rill. Kalau pun terlaporkan programnya, namun penyerapan anggaran tidak berkaitan dengan peruntukkan dana otsus.

"Kalaupun ada itu dananya sudah diserap tapi penyerapan anggaran tidak berkaitan dengan output dari perbaikan kualitas dari kesejahteraan atau penurunan kesenjangan terhadap rata-rata nasional," papar Menteri Sri Mulyani.