Pemerintah lebih baik impor saja jika tak bisa buat harga gas murah

‎"Kalau di dalam negeri tidak bisa menyediakan harga gas yang lebih murah dan efisien ya sudah kita impor saja."

2016-09-22 14:56:02

Migas

Direktur Eksekutif Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, menilai pemerintah lebih baik mengimpor gas seperti negara lainnya jika harga gas untuk industri tidak bisa diturunkan di bawah USD 6 per meter kubik (MMbtu). Sebab, negara pengimpor seperti Singapura bisa menjual harga gas untuk industrinya sebesar USD 4 per MMbtu.

‎"Kalau di dalam negeri tidak bisa menyediakan harga gas yang lebih murah dan efisien ya sudah kita impor saja," ujarnya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (21/9).‎

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dyah Pujiwati menilai, penyebab murahnya harga gas di Singapura dan negara Asia lainnya karena ada paradigma dari produsen . Paradigma tersebut adalah ‎gas tidak lagi hanya digunakan untuk industri pupuk melainkan juga untuk industri lainnya.

"Ternyata paradigma dari sisi produsen gas itu mereka melihatnya bahwa dulu industri pengguna gas itu hanya pupuk, berarti sekarang industri semakin berkembang. Banyak pengguna industri lain yang membutuhkan gas selain pupuk. Jadi tidak mungkin harga gas ditinggikan," tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia, Dadang Heru Kodri mengaku heran melihat fakta mahalnya harga gas industri dalam negeri. Bahkan, harga gas Indonesia masih jauh lebih mahal dibanding Pakistan yang notabenenya tidak punya sumber gas.

Selain itu, Malaysia yang juga mengimpor gas dari Indonesia bisa menjual kepada industrinya dengan harga lebih murah.

"Saya merasa aneh itu kenapa Pakistan yang gasnya 100 persen impor tapi harganya murah untuk bahan baku pupuk," ujarnya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (22/9).

Saat ini, harga gas untuk bahan baku pupuk secara internasional berada di kisaran USD 4 per meter kubik (MMbtu). Dia berharap pemerintah bisa mencari solusi agar harga gas untuk bahan baku pupuk bisa mengikuti harga internasional.

"Jadi kalau dilihat mudah-mudahan pemerintah bisa memahami bahwa keinginan kita bisa disesuaikan dengan harga internasional supaya kita bertanding sama-sama dengan kekuatan yang sama," tuturnya.

(mdk/idr)