Pemerintah klaim bisa kurangi impor ponsel

Pemerintah juga mengklaim berhasil membawa 5 perusahaan produsen ponsel ke Indonesia.

Pemerintah membanggakan keberhasilannya mampu membawa 5 perusahaan ponsel ke Indonesia. Investasi perusahaan ponsel diklaim tidak lepas dari kebijakan PPh Pasal 22 yang naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan investasi perusahaan selular murni karena adanya kebijakan pemerintah yang mendukung upaya menggenjot investasi di Indonesia. Pemerintah sekaligus mengklaim bisa menekan impor ponsel yang selama ini membanjiri tanah air.

"Ini karena kebijakan PPh Pasal 22. Regulasi seperti itu sudah ada membuat 5 perusahaan investasi seluler phone di sini. Kalau policy begini bisa kurangi impor dan menarik orang investasi di sini ketergantungan impor kita jadi kecil," ucap Chatib di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (1/4).

Chatib berjanji membuat kebijakan serupa agar industri lain bisa mengikuti jejak keberhasilan industri ponsel. Chatib juga siap memberi insentif untuk perusahaan yang ingin investasi di Indonesia.

"Yang bisa di sini mulai baja, petrochemical kita bahas bersama sama. Ini bisa dilakukan harus ada fiskal insentif tax holiday, tax allowance. Ini inti pertemuan kita," terang Chatib.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mendukung kebijakan Menteri Keuangan. Dalam pandangannya, kebijakan seperti ini harus terus dilakukan untuk menekan barang impor di Indonesia.

"Ini untuk peningkatan industri dan efisiensi impor bahan baku industri impor. Selama ini pertumbuhan industri selalu diikuti impor bahan baku. Planning 5 tahun ke depan kita kurangi dan memerlukan regulasi bidang fiskal dan keringanan. Kita menyepakati membentuk workshop sehingga semua masalah teknis detail akan mencapai kesempatan policy yang benar," tutupnya.