Pemerintah kaji ulang harga lahan Depo LRT di Bekasi

Pemerintah akan menilai ulang harga lahan yang digunakan sebagai depo Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek di Bekasi. Sebab, masyarakat menilai harga ganti rugi yang diberikan masih terlalu rendah.

2018-07-11 12:57:58

kementerian perhubungan

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Zulfikri mengatakan, pihaknya akan menilai ulang harga lahan yang digunakan sebagai depo Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek di Bekasi.

Dia menjelaskan, masyarakat menilai harga ganti rugi yang diberikan masih terlalu rendah. Sehingga pembebasan lahan tersebut belum terselesaikan akibat adanya penolakan dari masyarakat terkait penetapan harga ganti rugi.

"(Harga) Dianggapnya terlalu rendah, harusnya konsultannya harus sudah berdasarkan pertimbangan macam-macam kan sudah ada panduannya untuk melakukan itu," ujar dia di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/7).

Selain itu, pemerintah juga masih terus mengajak masyarakat untuk berkomunikasi untuk menyelesaikan kendala ini. Dia berharap masalah hal ini segera tuntas, sehingga LRT ini bisa beroperasi pada Juni 2019.

"Lagi proses. Bukan dinaikin, disesuaikan. Harus dilihat, dikaji lagi. Infonya mau dilihat lagi. Makanya dicari komprominya," ungkap dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)