Pemerintah Kaji Bangun KEK Bebas Pajak di Ibu Kota Nusantara
Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan berupaya menarik investasi sebagai modal untuk membangun proyek ibu kota negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Salah satunya dengan mengkaji pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang bebas pajak.
Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan berupaya menarik investasi sebagai modal untuk membangun proyek ibu kota negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Salah satunya dengan mengkaji pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang bebas pajak.
"Nanti kita mau bikin juga ada kawasan ekonomi khusus. Misalnya lagi dipelajarin itu, zero tax dalam keadaan tertentu, supaya orang datang juga ke situ. Kita lagi pelajarin sekarang," kata Menko Luhut dalam kunjungan kerjanya ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (30/3).
Selain itu, kucuran investasi asing maupun dalam negeri juga bakal dialihkan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik di ibu kota baru. "Kemudian ada nanti perguruan tinggi, ada rusun center, ada rumah sakit, public utilities yang lain," terang Menko Luhut.
Persilakan Masyarakat Urun Dana Bangun IKN
Namun untuk konstruksi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN, pemerintah sepenuhnya tetap mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di luar itu, Menko Luhut juga membuka pintu bagi partisipasi masyarakat untuk melakukan urun dana (crowdfunding) bagi pembiayaan proyek di IKN Nusantara.
"Oh bisa aja. Seperti pengusaha-pengusaha kaya Indonesia, kemarin saya ketemu di Singapura, mereka juga ingin investasi di beberapa blok di sana," ujar Menko Luhut.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com