Pemerintah Jokowi-JK putuskan tak ubah susunan APBN 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, keputusan untuk tidak melakukan perubahan pada APBN sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini lantaran postur APBN dinilai masih cukup baik dan sesuai dengan kondisi saat ini.

Pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan perubahan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk paruh kedua tahun ini. Padahal, tahun-tahun sebelumnya asumsi-asumsi dalam APBN selalu direvisi sehingga menjadi APBN Perubahan (APBNP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, keputusan untuk tidak melakukan perubahan pada APBN sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini lantaran postur APBN dinilai masih cukup baik dan sesuai dengan kondisi saat ini.

"Katanya postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara, dan defisit lebih kecil dari yan direncanakan, maka Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk APBN 2018 ini kita tidak melakukan APBN Perubahan. Dan laporan ini akan kami sampaikan pada dewan (DPR) untuk dibahas pada pekan depan dengan DPR," ujar dia di Istana Bogor, Senin (9/7).

Pada 2018 ini keseluruhan penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp 1.903 triliun dibandingkan dengan asumsi awal pada APBN 2018 yang sebesar Rp 1.894 triliun. Sehingga dalam hal ini pendapatan negara diperkirakan adalah lebih tinggi sedikit dari perkiraan yaitu Rp 8,3 triliun.

Sedangkan dari sisi belanja negara, diperkirakan hingga akhir tahun dengan penyerapan sekitar 95 persen-96 persen, termasuk tinggi dari yang biasanya hanya sekitar 93 persen, akan mencapai Rp 2.217,3 triliun.

"Dalam hal ini hanya berbeda Rp 3,4 triliun dibandingkan APBN 2018 yang dalam UU Rp 2.227 triliun. Jadi dalam hal ini karena belanjanya hampir sama hanya berbeda Rp 3,4 triliun dan pendapatan negara lebih tinggi Rp 8,4 triliun. Maka kita memperkirakan defisit anggaran untuk keseluruhan tahun anggaran 2018 hanya sebesar Rp 314,2 triliun. Angka ini lebih kecil dari UU APBN yang sebesar Rp 325,9 triliun. Jadi nominalnya mengecil," jelas dia.

Sementara untuk asumsi lain seperti nilai tukar Rupiah, harga minyak dan pertumbuhan ekonomi juga dinilai masih sejalan dengan APBN 2018.

"Dari sisi keseimbangan primer, outlooknya untuk keseluruhan 2018 adalah Rp 64,8 triliun negatif. Namun ini lebih kecil awal sebesar Rp 87,3 triliun. Itu yang kita lihat berdasarkan, pertama, kurs yang berubah. Kita perkirakan di semester II sekitar Rp 14.200 secara rata-rata. Harga minyak sudah mencapai di atas USD 70 yaitu USD 73 (per barel) dan dari sisi growth adalah 5,2 persen," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com