Pemerintah Jokowi Fokus Selamatkan 15 Danau Prioritas Nasional, Ini Rinciannya

Menteri Basuki menyatakan, penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, hingga institusi dan lembaga lainnya ini akan mempermudah upaya melestarikan danau sehingga fungsi ekonominya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

2019-03-26 14:07:46

Basuki Hadimuljono

Pemerintah Jokowi-JK terus menggencarkan upaya revitalisasi ketersediaan air baku di Indonesia. Salah satunya dengan menandatangani nota kesepahaman tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa (26/3).

Pada kesempatan tersebut, hadir beberapa pejabat nasional yang turut membubuhkan tanda tangan, antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siri Nurbaya Bakar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, ada 15 danau prioritas nasional yang hendak diselamatkan pemerintah. Kementerian PUPR disebutkannya telah masuk untuk membenahi 10 danau di antaranya.

"Sebetulnya dari 15 (danau) prioritas itu 10 sudah kita sentuh. Misalnya, Danau Tondano, Limboto, kita bikin tanggul-tanggul supaya masyarakat tidak merambah ke badan danau," ucap dia di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Selasa (26/3).

Berdasarkan data yang Liputan6.com peroleh dari Kementerian PUPR, 10 danau tersebut yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Maninjau dan Danau Kerinci (Sumatera Barat), Danau Rawa Pening (Jawa Tengah), Danau Kaskade Mahakam (Kalimantan Timur), Danau Tondano (Sulawesi Utara), Danau Limboto (Gorontalo), Danau Tempe (Sulawesi Selatan), Danau Poso (Sulawesi Tengah), serta Danau Sentani (Papua).

Sedangkan 5 danau lainnya yang belum tersentuh antara lain Danau Singkarak (Sumatera Barat), Danau Rawa Dano (Banten), Danau Sentarum (Kalimantan Barat), Danau Batur (Bali), dan Danau Matani (Sulawesi Selatan).

"Sebelumnya kami di situ merasa sendiri. Mungkin yang lain juga sudah kerja, tapi belum terkoordinir. Dengan ini, kita ingin dikeroyok, coba kita pakai konsep Citarum Harum. Dikomando oleh pak gubernur, nanti disitu ada PUPR, ada (pemerintah) kabupaten, ada Kodam, ada Polda, dan lain-lain," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)