Pemerintah Jokowi bakal perlonggar aturan bisnis waralaba

Sekretaris Jenderal Kemendag, Karyanto Suprih mengatakan, saat ini pihaknya tengah berdiskusi dengan para pemangku kepentingan di bidang waralaba. Ini guna mendengarkan masukan terkait aturan-aturan yang selama ini menghambat perkembangan bisnis waralaba.

2018-09-05 13:57:14

Bisnis Ritel dan Waralaba

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana untuk melonggarkan aturan terkait bisnis waralaba (franchise). Hal tersebut guna menarik lebih banyak investasi di sektor ini serta menggerakkan kegiatan ekonomi di masyarakat.

"Sekarang sedang diwacanakan. Tapi kita akan bertemu stakeholder. Jangan sampai nanti dibuat kebijakan (diprotes)," ujar dia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (5/9).

Salah satu aturan yang rencananya akan dilonggarkan yaitu terkait dengan kewajiban menggunakan 80 persen produk dalam negeri untuk peralatan, bahan baku dan barang dagangan di waralaba. Namun masih belum ditentukan.

"Bukan dihapuskan. Cuma ada cara perhitungannya, namanya Stock Keeping Unit (SKU) di distribusinya. Ya kalau kita maunya 100 persen (produk dalam negeri), tapi nanti yang dari luar negeri nanti proses lagi," jelas dia.

Selain itu, aturan terkait pembatasan jumlah kepemilikan franchise juga akan dibahas. Jika memang nanti dilonggarkan, tetap akan mengikuti aturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

‎"Master franchise sekarang dibatasi 250 (unit)‎. Nanti kita lihat, karena dari KPPU kan tidak boleh monopoli, nanti melanggar UU," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)