Pemerintah jangan \'lebay\' hadapi krisis Eropa

Kebijakan untuk mengantisipasi krisis Eropa harus terukur dan tepat sasaran.

Pemerintah telah memutuskan untuk menyiapkan kebijakan untuk antisipasi krisis utang Eropa. Meski begitu, DPR berharap pemerintah tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi krisis tersebut.

Anggota Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis mengatakan bahwa pemerintah sudah tepat menyiapkan beberapa kebijakan terkait antisipasi krisis Eropa tahun ini.

"Kalau mau mengeluarkan tax holiday itu sah-sah saja. Asal terukur dan tepat sasaran. Saya dukung itu," ujar Harry, Minggu (5/8). Lebih lanjut Harry menjelaskan, pemerintah harus benar-benar mengukur stimulus yang diberikan agar investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

"Kalau stimulus yang diberikan untuk usaha di Papua kan nggak tepat sasaran juga. Untuk kondisi seperti ini tidak tepat," ujar dia.

Meski begitu, Harry menekankan bahwa publikasi soal krisis Eropa yang mempengaruhi Indonesia jangan berlebihan. "Jangan sampai digembor-gemborkan seperti waktu Sri Mulyani dulu (tahun 2008). Itu juga tidak bagus," kata dia.

Pasalnya, lanjut dia, dengan adanya pemberitaan yang berlebihan, maka terkesan Indonesia dalam keadaan ekonomi yang benar-benar berbahaya. "Jadi kesannya kalau DPR tidak memberikan stimulus yang diminta, maka DPR tidak mau mendukung negara," kata dia. Padahal, kata dia, realisasinya pada tahun 2008 ekonomi Indonesia tetap tumbuh.

Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah bersiap membuat kebijakan antisipasi dampak krisis yang disinyalir akan berlangsung hingga akhir tahun nanti. Beberapa kebijakan tersebut antara lain adalah tax holiday dan tax allowance.

Di sisi lain, kondisi perekonomian global hingga saat ini masih belum prima. Hal tersebut ditunjukkan dengan lemahnya kinerja perindustrian Eropa pada bulan Juli lalu. Sementara keputusan Uni Eropa akan Yunani juga masih belum dipastikan.