Pemerintah genjot transaksi keuangan nontunai TKI

Pekerja migran dinilai semakin terlindungi.

Pemerintah menggiatkan transaksi keuangan nontunai di kalangan pekerja migran. Untuk itu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Tenaga Keja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meneken nota kesepahaman terkait peningkatan transaksi non tunai dan akses keuangan bagi Tenaga Kerja Indonesia.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, kerja sama ini mendorong gerakan nasional nontunai. Transaksi keuangan nontunai merupakan salah satu syarat menjadi negara maju.

"Penandatanganan nota kesepahaman ini, lembaga-lembaga terkait berkomitmen untuk mendukung penempatan dan perlindungan TKI, sekaligus meningkatkan martabat dan kesejahteraan TKI melui pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan dan pengembangan layanan remitansi," kata Agus di Jakarta, Senin (16/2).

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menambahkan, pihaknya bakal menggalakkan brancless banking atau layanan keuangan bank tanpa kantor (Laku Pandai). Saat ini, sudah ada 17 bank menjalankan program itu.

"Industri jasa keuangan harapkan koordinasi yang baik dalam rangka dorong dan sejahterakan TKI. OJK siap dukung sehingga apa yang diharapkan bersama," ungkapnya.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan, sistem transaksi nontunai bakal membuat TKI semakin terlindungi.

"OJK dan BI bisa memperluas akses TKI soal fasilitas keuangan, yang selama ini modusnya dari cash ke cash," terangnya.

Sementara itu, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menyebut, transaksi keuangan para TKI mencapai Rp 6 triliun per tahun. Dengan kerjasama empat lembaga ini, pihaknya menyarankan agar calon TKI terlebih dulu membuka rekening bank.

"Implikasi MOU ini kami di lapangan sebagai operator dan kebijakan penempatan TKI akan tindaklanjuti dengan wajibkan TKI sebelum berangkat wajib buka rekening bank di dalam negeri," terang Nusron.