Pemerintah gandeng Jepang perbaiki tata kelola selokan Jakarta
Pemerintah gandeng Jepang perbaiki tata kelola selokan Jakarta. Sistem pengelolaan air limbah atau sewerage system di Jakarta dipercepat yang sebelumnya selesai di 2050 menjadi 2025. Di mana perusahan Jepang, Japan Internasional Cooperation Agency atau JICA, akan membantu di zona 1 dan 6.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, hari ini menerima kunjungan Menteri Transportasi Jepang (Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism- MLITT), Mr. Keiichi Ishii. Kunjungan ini membahas perpanjangan kerja sama dalam memperkuat pertukaran pengalaman, informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang sumber daya air dan sanitasi di Jakarta, sampai tentang penanganan longsor.
"Ini kan meneruskan kerja sama infrasuktur dengan Jepang yang dulu 2013-2016. Ini kita perbarui jadi 2016-2019. Mereka punya pengalaman yang lebih dari pada kita," kata Menteri Basuki di Kantornya, Jakarta, Kamis (29/12).
Kerja sama ini dititikberatkan tentang sistem pengelolaan air limbah atau sewerage system di Jakarta untuk dipercepat yang sebelumnya selesai di 2050 menjadi 2025. Di mana perusahaan Jepang, Japan Internasional Cooperation Agency atau JICA, akan membantu di zona 1 dan 6.
"Jakarta ini dibagi menjadi 14 zona, JICA akan membantu yg zona 1 dan zona 6. Zona 1: Pluit sampai Gajah mada terus Istana. Zona 6: Duri Kosambi - areal Jakarta Barat," ujarnya.
Selain infrastruktur, pihaknya dengan Jepang juga bekerjasama dalam transfer teknologi untuk pembangunan rumah susun yang tahan gempa.
"Seperti halnya dulu kita pernah dapat teknologi tahan gempa untuk bangunan tinggi ini juga akan kita perbarui. Tapi sekali lagi ini kerjasama teknik bukan kerja sama proyek," pungkasnya.
Baca juga:
BTN gandeng Perumnas dan PTPP bangun 46.600 rumah per tahun
Terminal 'Rp 250 M' Pulogebang telan biaya pemeliharaan Rp 2 M/bulan
Menhub Budi klaim Terminal Pulogebang solusi urai kemacetan Jakarta
Saat Jokowi sentil ESDM dan bongkar penyebab mahalnya tarif listrik
Percepat proyek Tol Bocimi, pemerintah lakukan konsinyasi
5 Proyek mangkrak era SBY ini jalan di tangan Jokowi
Butuh capex Rp 7,5 T, KAI akan terbitkan obligasi Rp 2 T di 2017