Pemerintah dukung rencana PLN tambang utang asing Rp 50 triliun
Dalam pandangan Menteri ESDM, utang korporasi wajar sebagai bagian dari pengembangan bisnis.
Dari proyek pembangkit listrik 35.000 MW, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta menyediakan 10.000 MW. Untuk kelancaran proyek ini, PLN mendapat tawaran pendanaan baik dari pihak asing maupun dari dalam negeri.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan saat ini PLN sudah ditawari dana Rp 50 triliun dari Bank Dunia, JICA dan lembaga pendanaan lainnya.
"Kepercayaan asing dan dalam negeri sangat tinggi pada kita," ucap Sofyan di Ciracas, Jakarta, Selasa (13/1).
Tambahan pembiayaan ini tentu saja bakal menambah panjang daftar utang PLN. Meski begitu Sofyan berjanji melakukan efisiensi agar utang tidak menumpuk.
"Utang per 2014 kita belum tutup buku, dua bulan lagi jadi saya belum bisa sebut. Intinya. Pinjaman masih banyak dan pemerintah juga akan meringankan beban kita," tambahnya.
Menteri ESDM Sudirman Said tak masalah dengan rencana PLN menambah utang. Dalam pandangannya, utang korporasi wajar sebagai bagian dari pengembangan bisnis.
"PLN ini khusus dan tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan lain. Mereka pengelola public utility," kata Sudirman.
Pemerintah menjanjikan memberikan dana segar atau penyertaan modal negara (PMN) sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan pelat merah ini. Namun angkanya belum disebutkan. "Sekarang kita akan tambah PNM dan dividen tidak diambil. Ini untuk menambah pembiayaan. Secara kemampuan PLN tambah pembiayaan tidak ada kekhawatiran," tutupnya.
Baca juga:
8 Strategi pemerintah wujudkan pembangunan pembangkit 35.000 MW
Penundaan kenaikan tarif listrik harus izin DPR
Kenaikan TDL ditunda, anggaran subsidi membengkak
Kumpulkan petinggi ESDM, Sudirman ingin sikat 'pemain' tender
Proyek pembangkit 35.000 MW butuh dana lebih dari Rp 1.000 T
Dicopot SBY dari Kasad, Budiman jadi komisaris PLN di era Jokowi