Pemerintah dorong perbankan guyur kredit industri perkapalan

Sejauh ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu untuk mendukung industri perkapalan. Eksportir menyatakan keberatan pada aturan ini.

2018-02-21 17:55:45

Kapal

Pemerintah berniat mengumpulkan pengusaha perkapalan dan eksportir untuk mendiskusikan aturan kewajiban pemakaian kapal dalam negeri untuk ekspor. Eksportir menyatakan keberatan pada aturan ini karena kapasitas kapal dalam negeri membuat ongkos tak efisien.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintah akan menggandeng perbankan untuk mendorong penyaluran kredit penyediaan kapal. "Pak menko juga bilang tadi undang perbankan sehingga kita mendorong industri perkapalan dalam negeri tanpa mengganggu ekspor kita kalau ternyata tidak tersedia kapal yang cukup untuk mengirim komoditi itu keluar," ujarnya saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (21/2).

Maka dari itu, pihaknya akan mengundang seluruh pihak terkait untuk mencari solusi masalah ini. Sejauh ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu untuk mendukung industri perkapalan. Namun, realisasi aturan ini rencananya akan diundur menjadi November dari sebelumnya Mei 2018 untuk mencari titik temu masalah tersebut.

Selain itu, pemerintah juga meminta eksportir untuk konsisten dalam mengirim barang keluar negeri. Sebab, saat ini, eksportir memilih menjual komoditasnya ke dalam negeri saat harga tengah rendah.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menilai inkonsistensi dari sisi perdagangan ekspor membuat perkembangan industri perkapalan dalam negeri sulit bertumbuh. Dengan adanya konsistensi ekspor, perbankan akan lebih berani untuk menyalurkan kredit ke pengusaha kapal.

Maka dari itu, lanjutnya, Menko Darmin mengambil keputusan bahwa Kementerian Perdagangan diminta untuk memastikan bahwa ekspor konsisten. Sementara, dari sisi perhubungan, diminta untuk memastikan ketersedian kapal.

"Pak Menko tugaskan mendag untuk panggil para eksportir, pengusaha kapal dipanggil. Nantinya kita akan ambil satu titik yang terbaik bagi keduanya," ujarnya.

Menhub menambahkan Menko Darmin meminta hasil pertemuan dengan eksportir dan industri perkapalan bisa segera selesai dan menemukan titik temu dalam kurun waktu satu bulan.

"Kita punya semangat membangun industri perkapalan kita untuk galangan kapal. Proses bangun ini butuh investasi," tuturnya.

(mdk/bim)