Pemerintah dorong pemerataan infrastruktur di wilayah perbatasan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus menargetkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur. Sebab, pembangunan infrastruktur di Indonesia wilayah Barat cukup tinggi ketimbang di Indonesia wilayah Timur.

2017-01-31 11:57:31

Kementerian PU-Pera

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Arie Setiadi Moerwanto mengatakan pihaknya terus menargetkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur. Sebab, pembangunan infrastruktur di Indonesia wilayah Barat cukup tinggi ketimbang di Indonesia wilayah Timur.

"Hal itu menyebabkan tingginya biaya logistik ke Indonesia Timur, sehingga harga-harga barang kebutuhan di sana juga jadi lebih tinggi," kata Arie di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, Selasa (31/1).

Selain itu, dia mengaku dapat banyak kritik karena wilayah perbatasan kurang diperhatikan. Akibatnya, tak adanya sumber pertumbuhan di wilayah tersebut.

"Banyak kritik kepada kami, katakanlah kenapa kita harus membangun jalan paralel perbatasan dengan Malaysia, dengan Papua New Guinea, Timor Leste. Jawaban kami, kita punya potensi cukup besar di sana. Dan infrastruktur kita harus lebih baik dari sana (negara tetangga)," imbuhnya.

Oleh karena itu, Arie mengaku pihaknya akan terus menggenjot pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pembangunan jalan di sejumlah perbatasan negara. Misalnya pihaknya membangun jalan paralel perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.

"Kami bertekad supaya hasil bumi kita bisa menggerakkan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Maka kita harus menganggap bahwa wilayah perbatasan itu adalah teras, bukan halaman belakang. Diharapkan, infrastruktur yang kita bangun itu bisa menimbulkan stimulan bagi sektor-sektor lain," tukasnya.

(mdk/sau)