Pemerintah dorong kawasan ekonomi khusus Sorong dan Merauke

Ini dalam rangka penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur.

Pemerintah mendorong pembangunan kawasan ekonomi khusus di Sorong dan Merauke. Ini dalam rangka penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur.

Terkait itu, ada sejumlah persoalan penting terkait pembentukan KEK harus diatasi. Antara lain pengadaan tanah, industri jangkar (anchor industry) yang akan menjadi pionir dan penopang utama KEK, infrastruktur pendukung, dan masalah administratif.

"Status tanah penting karena isu ini sering menjadi masalah di Papua. Potensi pariwisata di Papua juga besar. Jangan sampai KEK merusak lingkungan dan merusak potensi wisata yang ada," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Jakarta, Rabu (29/6).

Sejauh ini, baru KEK Sorong yang siap dibangun. Mengingat, seluruh persyaratan administratif sudah lengkap sehingga memudahkan penerbitan peraturan pemerintah.

Terkait kebutuhan lahan seluas 523,7 hektar akan dibebaskan secara bertahap. Pada 2017-2018 dan 2019-2020.

"PLN juga sudah siap untuk menyediakan listrik sebanyak 40 MW, sementara infrastruktur juga akan segera dibenahi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dalam kesempatan sama.

Sementara KEK Merauke, lanjut Darmin, belum dapat diputuskan lantaran masih membutuhkan kajian teknis. Persyaratan administrasi yang belum terpenuhi antara lain analisis dampak lingkungan (Amdal).

"Jangan meragukan pemerintah untuk memproses KEK Merauke. Karena secara prinsip, kami sepakat Merauke untuk jadi KEK. Hanya perlu rapat teknis dan kita duduk sekali lagi untuk memutuskan."