Pemerintah diminta terus kembangkan kawasan industri di luar Jawa

Pengusaha juga meminta pemerintah konsisten mengembangkan infrastruktur.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri, Sanny Iskandar menyampaikan sederet masukan untuk pemerintah dalam upaya meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Pemerintah juga perlu terus mendorong dan mengembangkan kawasan industri di luar Jawa.

"Pengembangan kawasan industri di luar Jawa harus ditingkatkan terus. Sekarang sudah ada peraturannya tentang kawasan industri maupun undang-undang perindustrian, yang mewajibkan industri manufaktur baru berlokasi di kawasan industri," kata Sanny di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9).

Selain itu, pemerintah juga harus terus mengupayakan program hilirisasi industri dan menciptakan produk-produk substitusi impor. Perlu konsistensi tinggi untuk terus melaksanakan kebijakan itu.

"Kami menyampaikan ada dua hal. pertama menyangkut masalah konsistensi pengembangan infrastruktur ini yang khususnya dilakukan. Kemarin Cilamaya ada penundaan, ini kita juga minta harus dipercepat lagi," kata Sanny.

Sejauh ini pengembangan kawasan industri berkembang ke arah Bekasi, Karawang, Cikampek, Subang. Karena itu harus ada alternatif pelabuhan di daerah sekitar Karawang dan Subang.

"Akses jalan tol juga, kita minta ada akses jalan tol paralel di sisi Selatan, selain jalan tol Jakarta-Cikampek yang ada sekarang. Termasuk untuk pengembangan power plant juga kita minta pengembang dan pengelola kawasan industri diberi kemudahan-kemudahan untuk mengembangkan pembangkit," papar Sanny.

Selain infrastruktur. Sanny juga meminta kepastian hukum dari pemerintah, mengingat kawasan industri kerap dijadikan lokasi unjuk rasa.

"Padahal ketentuannya kawasan industri ditetapkan sebagai objek vital yang harus mendapat perlindungan dari aparat keamanan, khususnya kepolisian. Jadi kita minta pak presiden mendorong kementerian perindustrian dan polri agar juklaknya terkait pengamanan bisa segera dikeluarkan," tutup Sanny.