Pemerintah diminta perkuat sektor jasa guna dukung pertumbuhan ekonomi

Sektor jasa tumbuh 5,69 persen di tahun 2017, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,07 persen dan sektor lainnya, seperti manufaktur 4,95 persen dan agrikultur 2,59 persen.

2018-07-27 11:17:52

Pertumbuhan Ekonomi

Mantan menteri perdagangan sekaligus Ekonom CSIS, Mari Elka Pangestu mengharapkan pemerintah mampu membuka peluang baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah dengan mulai fokus pada ekspor jasa seperti pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan profesional.

"Kita harus perhatikan struktur impor jasa kita, daya saing kita dimana saja, sehingga kita dapat meningkatkan standar dan lebih bersaing," ujar Mari di Jakarta.

Menurutnya, sektor jasa tumbuh 5,69 persen di tahun 2017, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,07 persen dan sektor lainnya, seperti manufaktur 4,95 persen dan agrikultur 2,59 persen.

"Komposisi sektor jasa dalam PDB nasional meningkat 40,6 persen di 2010 menjadi 43,6 persen di 2017, sementara sektor agrikultur dan manufaktur menurun. Karena itu jasa berperan sebagai input atau enabler untuk sektor lainnya seperti logistik, transportasi, travel, dan bisnis agar bisa bersaing," tambahnya.

Terkait potensi pendapatan negara lewat ekspor jasa disampaikan pula oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara. Menurut dia, defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) yang dialami Indonesia pada tahun 2017 mencapai jumlah USD 17,29 miliar. Defisit ini terjadi karena besarnya ketergatungan negara pada impor jasa.

"Kita beli jasa di luar lebih banyak dibandingkan kita ekspor jasa ke luar, ini penyakit struktural, kita nggak bisa bikin ekspor tanpa impor dulu," ungkapnya.

Hingga saat ini, pemerintah telah menerapkan perluasan insentif pajak untuk mengatasi masalah defisit Indonesia termasuk insentif tax holiday untuk investasi di bidang manufaktur.

Lewat insentif ini, pemerintah mengharapkan ekspor jasa manufaktur dapat tumbuh dan memberikan dampak positif terhadap neraca jasa. Namun, masih dibutuhkan insentif lebih untuk mendorong perbaikan neraca jasa, yaitu dengan perluasan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sektor-sektor ekspor jasa yang dipandang strategis oleh Pemerintah.

Meski mendukung adanya perluasan pembebasan PPN terhadap sektor ekspor jasa yang strategis, Suahasil menekankan perluasan pembebasan PPN ekspor jasa masih diperhadapkan dengan isu pengawasan konsumsi. Karenanya, untuk mengatasi tantangan yang ada Pemerintah tengah menggodok langkah untuk memastikan ekspor jasa dikonsumsi di luar negeri.

"Selain pembebasan pajak investasi asing, pemerintah juga perlu mendorong pembebasan PPN atas ekspor jasa untuk meningkatkan daya saing Indonesia," tutup Suahasil.

(mdk/idr)