LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. UANG

Pemerintah Diminta Fokus Benahi Defisit BPJS Kesehatan Daripada Pindah Ibu Kota

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah membereskan terlebih dahulu masalah ekonomi seperti defisit BPJS Kesehatan daripada memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Menurutnya, pemindahan ibu kota bukan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan.

2019-09-03 11:52:57
Fadli Zon
Advertisement

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah membereskan terlebih dahulu masalah ekonomi seperti defisit BPJS Kesehatan daripada memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Menurutnya, pemindahan ibu kota bukan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan.

"Defisit BPJS, persoalan BUMN, dan yang lebih urgent pada hari-hari ini adalah persoalan di Papua," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9).

Fadli meminta pemerintah fokus melaksanakan janji-janji kampanye untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM). "Tentu kita mencatat bahwa pemerintah harus fokus pada janji kampanye, pembangunan sumber daya manusia, sambil menyelesaikan persoalan ekonomi," jelasnya.

Advertisement

Dia melanjutkan, pemindahan ibu kota memang suatu hal yang biasa dilakukan oleh berbagai negara di berbagai belahan dunia. Namun, pemindahan tidak dilakukan saat kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam negeri tidak dalam kondisi baik.

"Saya berpendapat dalam situasi sekarang, semestinya meskipun pemindahan ibu kota suatu hal yang biasa dan banyak juga dilakukan negara lain tentu membutuhkan persyaratan yang penting yaitu ketika keadaan ekonomi dalam keadaan baik," jelasnya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah menimbang dengan hati-hati rencana pemindahan ibu kota tersebut. Presiden Jokowi juga diminta untuk mendengar aspirasi dari masyarakat, sebab yang paling banyak terkena dampak pemindahan tersebut adalah masyarakat.

Advertisement

"Ini menurut saya, tentu harus ada hak partisipasi publik di sini. Untuk didengarkan aspirasi nya bagaimana jangan sampai hak partisipasi publik ini dirampas oleh sebuah keinginan presiden. Apakah keinginan presiden itu, mencerminkan keinginan rakyat? Inilah yang saya kira perlu kita dengar," tandasnya.

Baca juga:
Ibu Kota Pindah, Konsumsi Listrik Jakarta Berkurang 1.000 MW
China Tertarik Bangun Ibu Kota Baru dan Kereta Sedang Jakarta-Surabaya
Alasan Pemkot Samarinda Pindahkan Balai Kota ke Dekat Bandara
Gubernur Isran Noor Tegaskan Kaltim Jadi Ibu Kota Baru Bukan Hasil Lobi
Bos BPS Sebut Pergerakan Harga di Ibu Kota Baru Terkendali
Jadi Ibu Kota Baru, Kondisi Jalan di Sepaku Sudah Rusak 17 Tahun

(mdk/azz)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.