Pemerintah Diimbau Salurkan Bansos Lewat Satu Platform Terintegrasi
Ekonom Senior, Hendri Saparini menilai pemerintah perlu mengintegrasikan penyaluran bantuan sosial (bansos). Sebab pemerintah memiliki banyak program bansos dan jumlah penerima yang tidak sedikit.
Ekonom Senior, Hendri Saparini menilai pemerintah perlu mengintegrasikan penyaluran bantuan sosial (bansos). Sebab pemerintah memiliki banyak program bansos dan jumlah penerima yang tidak sedikit.
"Pentingnya platform (penyaluran bansos) yang terintegrasi agar plafonnya terpusat karena program bansos di Indonesia masih banyak dan beragam," kata Hendri dalam Press Briefing: Digitalisasi Bansos untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Penyaluran Bansos, Jakarta, Selasa (9/3).
Hendri menuturkan tahun ini pemerintah menyalurkan sembako atau paket tunai sebanyak 18,8 juta penerima manfaat dengan nilai dari Rp 42,12 triliun. Penyaluran bantuan diberikan setiap bulan dalam jumlah dan transaksi yang banyak.
Dia menilai sudah waktunya pemerintah menggunakan platform yang terintegrasi untuk penyaluran bantuan. Apalagi infrastruktur di Indonesia tisak semuanya dalam kondisi baik sehingga bisa menjadi penghambat dalam penyaluran bansos.
"Negara kita ini kepulauan, infrastrukturnya juga banyak yang tidak bagus. Ini makanya perlu platform yang terintegrasi," imbuhnya.
Bila ini dilakukan, maka masalah data menjadi hal yang utama, perlu menggunakan data yang sama dalam setiap pemberian bantuan sosial. Apalagi beberapa negara lain seperti Kolobmbia pun telah menggunakan platform terintegrasi untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah.
"Kita menjadi cukup yakin akan rekomendaasi ini karena ada kebijakan ini di negara lain juga," tandasnya.
3 Hal yang Dilakukan Pemerintah
Hendri menjelaskan, ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, menjadikan Kementerian Sosial sebagai pemimpin dalam pengintegrasian penyaluran bansos lewat bansos for platform. Platform yang digunakan ini nantinya akan bersifat infrastruktur yang bisa dibagikan kepada para pihak yang terlibat.
"Bansos for Platform ini adalah satu platform dengan prinsip share infrastruktur. Menurut pemikiran kami yang menjadi lead ini Kemensos," kata Hendri.
Kedua, penyaluran bansos dengan platform digital ini bisa memanfaatkan teknologi sandbox. Ruang uji coba ini bisa dikerjasamakan dengan perbankan dan perusahaan fintech. Sebab dengan adanya omnichannel ini, maka ada banyak saluran yang bisa digunakan masyarakat dalam mengakses bantuan dari pemerintah.
"Kita pikir adanya omnichannel ini akan mengintegrasikan beberapa kanal untuk disalurkan," kata dia.
Ketiga, pemerintah tidak perlu membuat platform digital baru untuk mengintegrasikan penyaluran bansos. Pemerintah bisa menggunakan platform yang sama dengan program Kartu Prakerja. Sebab, platform tersebut bisa menjadi representasi penyaluran bansos yang terintegrasi.
Sehingga pemerintah tidak perlu lagi membangun platform baru, melainkan memanfaatkan infrastruktur yang telah dimiliki. Terlebih dalam program Kartu Prakerja, pemerintah bisa memantau penggunaan insentif yang diberikan kepada penerima manfaat.
"Kita tidak perlu lagi membuat tim tank (tim khusus percepatan program) karena sudah tersedia dan hasilnya bisa dimonitor," kata dia.
Sebaliknya, Rektor Universitas Atmajaya, Prasetyantoko menilai, pemerintah hanya perlu mengumpulkan ekosistem yang ada untuk memperkuat sistem. Terpenting dibutuhkan adanya kemauan secara politik. "Sebaiknya memang mengumpulkan ekosistem yang sudah untuk membangun sistem yang ada selain dari political will dari pemerintahnya," kata dia.
(mdk/azz)