Pemerintah Cari Investor Bangun Proyek Jalan Trans Papua Segmen Mamberamo-Elelim

Pemerintah menggelar sesi market sounding kepada para investor untuk terlibat dalam proyek pembangunan Jalan Trans Papua segmen Mamberamo-Elelim, yang bakal digarap melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

2022-09-06 12:02:49

Pembangunan infrastruktur

Perencana Ahli Madya Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas, Astu Gagono Kendarto mengatakan, melalui skema KPBU ini, pemerintah mengajak swasta dan investor untuk bekerjasama terkait layanan dari pembangunan infrastruktur Jalan Trans Papua.

"Selain pembangunan infrastrukturnya, juga layanannya bagian dari yang dikerjasamakan. Operasi pemeliharaan jadi bagian yang akan dilaksanakan badan usaha pelaksana selama masa perjanjian usahanya," jelas Astu dalam sesi market sounding proyek Jalan Trans Papua segmen Mamberamo-Elelim, Selasa (6/9).

Mengutip data Kementerian Keuangan, proyek Jalan Trans Papua ruas Mamberamo-Elelim merupakan bagian dari ruas jalan yang menghubungkan wilayah Jayapura dengan Wamena. Lokasi preservasi Jalan Trans Papua dimulai dari arah Wamena kilometer 366+690 dengan panjang penanganan sebesar 45,94 km.

Kondisi eksisting jalan berupa jalan tanah padat yang rencananya akan ditingkatkan pengaspalannya melalui skema KPBU, yang rencananya akan memiliki masa konsesi selama 15 tahun dengan skema pengembalian yang akan digunakan berupa availability payment serta nilai investasi sebesar Rp 3,6 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK), dan dalam pelaksanaannya akan menggunakan skema berupa DBFOMT (Design Build Finance Operate Maintenance Transfer).

Jalan Trans Papua ruas Mamberamo-Elelim jadi proyek infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan publik. Adapun sumber daya pelaksananya bisa berasal sebagian atau seluruhnya dari badan usaha pelaksana.

"Kalau seluruhnya berarti proyek itu sudah layak secara finansial. Tetapi kalau sebagian perlu dukungan kelayakan dari pemerintah," imbuh dia.

Adapun porsi pengembalian dana untuk pihak investor mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.

"Nantinya, Trans Papua segmen Mamberamo ini pengembalian investasinya dari ketersediaan layanan. Kemudian ada dukungan kelayakan, dan dana penyiapan dari Kementerian Keuangan," ujar Astu.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)