Pemerintah beri subsidi Rp 20 miliar ringankan harga tiket pesawat Nabire

Kementerian Perhubungan menganggarkan Rp 20 miliar untuk subsidi angkutan udara perintis di Nabire pada tahun 2018. Dengan adanya subsidi ini, masyarakat cukup membayar Rp 300 ribu hingga Rp 350 ribu untuk membeli tiket pesawat dari harga yang seharusnya sebesar Rp 3,5 juta.

2017-12-21 14:22:32

kementerian perhubungan

Kementerian Perhubungan menganggarkan Rp 20 miliar untuk subsidi angkutan udara perintis di Nabire pada tahun 2018, meningkat dari anggaran di tahun 2017 sebesar Rp 17 miliar.

Dengan adanya subsidi ini, masyarakat cukup membayar Rp 300 ribu hingga Rp 350 ribu untuk membeli tiket pesawat dari harga yang seharusnya sebesar Rp 3,5 juta. Subsidi ini untuk 10 rute dari dan ke Nabire.

"Contohnya rute Nabire-Mulya, kalau mereka beli tiket sendiri harganya Rp 3,5 juta per orang. Dengan kita subsidi jadi tinggal Rp 300 ribu atau paling mahal Rp. 350 ribu, sisanya kita subsidi," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui keterangan resminya, Kamis (21/12).

Budi menambahkan, untuk Papua, pemerintah telah menyiapkan dua anggaran, yakni anggaran pembangunan dan anggaran subsidi. Selain di Papua, anggaran subsidi angkutan udara perintis juga ada di Kalimantan Utara dan sebagian di Sulawesi.

"Daerah pedalaman seperti pedalaman Papua, sangat bergantung terhadap penerbangan perintis. Masyarakat sangat terbantu dengan penerbangan perintis ini dan subsidinya langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain pesawat, masyarakat harus jalan kaki. Contohnya Fawi, Puncak Jaya ke Nabire dengan jarak 170 km, harus ditempuh selama lima hari berjalan kaki," imbuhnya.

"Bandara di Nabire sekarang sudah ada, tetapi dia mempunyai permasalahan punya obstacle, ada gunung di situ. Jadi kalau mau menambah, masalahnya obstaclenya membuat ini tidak dapat diperpanjang. Jadi pada tahun 2015 kita setuju untuk pindah."

Lebih lanjut Menhub menuturkan Bandara Nabire Baru dibangun dengan penuh kehati-hatian dan memperhitungkan beberapa hal, seperti gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu, daya dukung bandara harus kuat dan harus memiliki ketinggian untuk mengatasi tsunami.

Pembangunan bandara ini ditargetkan dimulai tahun 2018 hingga 2020. Untuk itu, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan desain pembangunan tersebut.

"Yang perlu dilakukan adalah satu tes beban tertentu yang mempersiapkan agar kuat terhadap gempa. Rencananya sekarang kita bangun setelah desainnya selesai. Pembangunannya sendiri ada airside dan landside (terminal dll). Land side juga harus dipersiapkan karena kalau gempa di atas 7 skala richter itu ada pondasi yang mesti dipersiapkan dengan baik. Begitu juga landasan kita harus persiapkan dengan baik bukan saja menilik fungsi-fungsi kebandaraan tetapi juga fungsi keamanan," jelas Budi.

(mdk/azz)