Pemerintah bakal paksa Pemda gunakan dana yang mengendap di bank

Pemerintah bakal tetapkan reward dan punishment terhadap penggunaan dana desa.

Pemerintah Jokowi-JK berjanji akan terus berfokus pada pengentasan kemiskinan tahun depan. Kepala Staf Ahli Wapres, Sofjan Wanandi mengatakan, salah satu caranya adalah meningkatkan alokasi dana desa tahun depan.

Namun, Sofjan menilai, pengelolaan dana desa masih perlu dievaluasi kembali. Terlebih lagi, masih banyak dana menganggur di bank-bank daerah lantaran belum digunakan secara efisien dan efektif.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sempat mencontohkan Provinsi Riau yang memiliki dana 'idle' hingga Rp 2 triliun namun Pemprov Riau enggan menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan kebakaran hutan.

"(Dana daerah banyak disimpan di bank) Ya itu satu, tapi juga pelaksanaan itu masih banyak perlu pengawasan dan training lagi, terutama SDM yang untuk melaksanakan itu. Kan itu banyak pekerjaan bikin jalan-jalan kecil di desa, irigasi yang kecil-kecil, banyak yang masih tidak tepat sasaran," kata Sofjan kepada merdeka.com, Kamis (24/12).

Seperti Provinsi Riau yang memiliki dana 'idle' hingga Rp 2 triliun, Sofjan mengatakan, ke depannya pemerintah akan 'memaksa' pemerintah daerah untuk mengeluarkan dana tersebut dari bank dan menggunakannya untuk membangun daerah masing-masing.

"Sekarang ini pemerintah akan 'memaksa' mereka untuk meminjam uang itu kalau mereka gak pakai dengan baik. Tapi ada reward dan punishment yang kita lakukan," imbuh Sofjan.

Sebelumnya, pemerintah bakal memberikan bantuan tunai bersyarat pada masyarakat miskin pada tahun depan. Itu dinilai menjadi jalan pintas untuk memangkas kemiskinan di Tanah Air.

"Conditional cash transfer yang saya lihat di Brasil 1 persen dari produk domestik bruto mereka. Kalau kita sekarang mau cepat mengatasi kemiskinan berarti kurang lebih Rp 1.100 triliun, tolong jadi bahan untuk tahun berikut," kata Jokowi saat membuka rapat paripurna kabinet kerja di kantornya, Jakarta, Rabu (23/12).

Menurutnya, peningkatan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi menjadi kunci untuk mengurangi kemiskinan. Dia mencatat harga beras masih menjadi penyumbang inflasi terbesar, sekitar 30 persen.

"Hati-hati. Kenapa tiap pagi saya telepon Kepala Bulog, menteri perdagangan, menteri BUMN, menteri pertanian? Karena ini memang harus diperhatikan," katanya. "Jangan sampai ada harga beras merangkak naik dan untuk melakukan langkah stabilisasi harga pangan karena ini akan menyangkut masalah penanggulangan kemiskinan."

Seperti diketahui, tingkat kesenjangan ekonomi atau rasio gini di Indonesia terbilang tinggi. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur tak merata.

Bantuan tunai bersyarat dinilai efektif menurunkan angka kesenjangan. Semisal Brasil berhasil memangkas rasio gini dari 0,4 menjadi 0,35.