Pemerintah Akan Lanjutkan Normalisasi Sungai Ciliwung
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan akan melanjutkan kembali proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Di mana proyek tersebut sempat terhenti sejak 2017 dan baru terealisasi 16 kilometer (km) dari total 33 km.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan akan melanjutkan kembali proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Di mana proyek tersebut sempat terhenti sejak 2017 dan baru terealisasi 16 kilometer (km) dari total 33 km.
"Saya kira iya (dilanjutkan normalisasi). Normalisasi sama, kan sudah banyak dibahas, semua butuh dilebarkan di video Pak anies juga sama dilebarkan kemudian dibikin supaya penampung air lebih banyak," ujar Basuki saat ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1).
Basuki menyebut, saat ini normalisasi terhenti di wilayah sekitar Kampung Pulo dan Otista. Sehingga dua kawasan tersebut masih terimbas banjir. "Sebelum kampung Pulo. ini alirannya kan ke sana ke utara, ini dari Bogor, jadi Ini kejadiannya," tuturnya.
Pihaknya akan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menuntaskan kendala-kendala pada proyek normalisasi. Nantinya dari sisi pembangunan akan dikerjakan oleh PUPR, sementara dari sisi pembebasan lahan menjadi urusan Pemda DKI.
"Jadi itu tetap Pemprov itu tugasnya membebaskan lahan. Kami membangun. Itu kolaborasi. Tapi ya itu harus dilihat detail. Harus liat skemanya. Saya enggak mau debat lah, saya tidak dididik untuk berdebat," ujarnya.
Bantu Pembebasan Lahan
Basuki mengaku siap membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi pembebasan lahan untuk melanjutkan proyek normalisasi Kali Ciliwung. "(Pembebasan lahan) Bisa dibantu," katanya.
Kendati begitu, pemerintah tidak bisa turun langsung ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi terhadap lahan warga yang akan kena imbas. Sebab, menurut Basuki kewenangan tersebut ada di tangan pemerintah daerah.
"Kita tetap (bantu) tapi kan masyarakatnya kan dengan pak pemda kami tidak bisa turun untuk sosialisasi masyarakat," jelasnya.
Basuki menyebut, percepatan pembebasan lahan sendiri sebetulnya berada di pundak pemerintah provinsi. Semakin baik pendekatan dilakukan terhadap masyarakat semakin cepat pula pembebasan lahan dilakukan. Di sisi lain pemerintah pusat hanya mendorong dari belakang.
"Mempercepat pembebasan ya tergantung pada Pemprov," tandasnya.
(mdk/azz)