Pembatasan truk muatan lebih hemat 60 persen biaya perbaikan jalan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) berharap agar pembatasan truk bermuatan lebih (overload) konsisten dilakukan oleh Kementerian Perhubungan agar biaya preservasi jalan dapat dihemat hingga 60 persen dan memperpanjang umur jalan.

2017-04-21 15:06:39

Ekonomi Indonesia

"Kita berharap ini konsisten sehingga umur jalan lebih panjang dan akhirnya tercipta efisiensi untuk sistem logistik nasional," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono seperti dilansir Antara, Jumat (21/4).

Sebelumnya, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepakat meningkatkan Pelayanan Transportasi terutama dalam hal pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau dikenal dengan istilah Jembatan Timbang.

Proyek percontohan jembatan timbang itu akan dilakukan di sembilan lokasi tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi oleh pemerintah pusat melalui UPPKB. Sebelumnya, jembatan timbang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menteri Basuki menyatakan, bahwa untuk membangun transportasi yang lebih cepat, aman dan murah diperlukan tiga hal yakni sarana dan prasarana, regulasi yang memadai dan perilaku pengendara yang harus mematuhi regulasi yang sudah disepakati bersama apa pun moda transportasinya.

"Kami dari Kementerian PUPR bertanggungjawab membangun sarana dan prasarana jalan dan jembatan, termasuk median, drainase, dinding penahan longsor. Sementara Kemenhub dan Polri berperan dalam mengatur regulasi dan perilaku pengguna jalan. Hingga saat ini sekitar 90 persen pengguna transportasi masih mengandalkan prasarana dan sarana jalan raya, khususnya untuk pengangkutan logistik. Untuk itulah sinergi antara ketiga pihak ini sangat penting dan diperlukan," kata Menteri Basuki.

Oleh karena itu, kata Basuki, pengawasan beban muatan angkutan barang melalui jembatan timbang merupakan salah satu upaya menjaga jalan senantiasa dalam kondisi mantap.

"Jika konsisten ini dilakukan maka dapat menghemat biaya preservasi jalan hingga sebesar 60 persen dan memperpanjang umur jalan," katanya.

Dia menyebutkan, anggaran preservasi jalan pada tahun ini sebesar Rp 18,7 triliun, namun alokasi tersebut belum memadai untuk menangani 47.000 panjang jalan nasional.

Dia juga menambahkan, berdasarkan studi dari IndII (Indonesia Infrastructure Initiative) 2011 disebutkan, bahwa muatan beban berlebih (overloading) merupakan faktor penyebab terbesar terjadinya kerusakan jalan.

Disebutkan bahwa kendaraan dengan muatan berlebih memiliki daya rusak hingga empat kali lipat, sehingga menyebabkan umur perkerasan jalan menjadi lebih cepat dari yang direncanakan dan ini kemudian berakibat pada dibutuhkan kegiatan preservasi jalan yang lebih sering di lokasi yang rusak dan berdampak pada biaya preservasi jalan yang harus disediakan negara menjadi lebih tinggi.

"Biaya tersebut tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat oleh pengguna jalan, terutama pengusaha pengusaha angkutan yang mengangkut muatan berlebihan. Makanya muatan lebih ini harus dihentikan sekarang juga," katanya.

Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian PU-Pera Arie Setiadi Moerwanto menyatakan, untuk sanksi truk angkutan yang kelebihan beban tidak lagi akan didenda melainkan akan diminta untuk menurunkan barang angkutannya di tempat penyimpanan (storage).

"Tempatnya nanti disediakan pemerintah dan membayar uang sewa penitipan barang," kata Arie.

Sanksi ini, katanya, agar memberikan efek jera bagi pemilik maupun pengemudi truk.

"Untuk menurunkan muatan ini harus disediakan tempat penyimpanan (storage), ini salah satu tugas Kementerian PUPR untuk menyediakan lahan tersebut," katanya.

Arie juga menambahkan rencananya menerapkan teknologi timbangan bergerak atau 'weight in motion' (WIM) untuk mengantisipasi kemacetan yang diakibatkan antrian truk yang masuk ke jembatan timbang.

Dia berharap dengan didukung teknologi WIM ini, truk tidak perlu mengantri untuk diperiksa satu persatu.

(mdk/sau)