Pembangunan infrastruktur antarkan RI jadi negara berpenghasilan tinggi

Deputi Bidang Daratan dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara (PPN/Bappenas) Wismana Adi Suryabrata menyampaikan, pengerjaan infrastruktur bisa berdampak panjang bagi kemakmuran Indonesia ke depan, salah satunya meningkatkan pendapatan negara.

2018-04-27 18:37:45

Bappenas

Pemerintah telah menetapkan 222 proyek dan tiga program pemerintah dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2018 senilai lebih dari Rp 4.100 triliun. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta memperbaiki perekonomian negara ke depan.

"Ketika bicara tentang pembangunan nasional, itu dampaknya jangka panjang. Terkait infrastruktur, kita menyakini Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi jika pembangunannya bisa lebih cepat," ungkapnya pada Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (27/4).

Dia melanjutkan, stok infrastruktur sebagai motor pertumbuhan negara beberapa tahun pasca-kerusuhan terhitung rendah, yakni 38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, stok infrastruktur terhadap PDB rata-rata seharusnya 70 persen.

Di luar proyeksi jangka panjang, pembangunan infrastruktur memang merupakan suatu kebutuhan dasar yang ditujukan untuk pelayanan dasar kepada masyarakat. "Contohnya urban transport, di mana itu penting karena 52 persen penduduk kita tinggal di daerah perkotaan," ucapnya.

Terkait strategi pendanaan, pemerintah akan memanfaatkan kerangka pembiayaan dengan melibatkan pihak swasta. Seperti lewat program Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA).

Meski demikian, pemerintah wajib melakukan pengawasan agar tidak merugikan masyarakat. "Total kebutuhan investasi untuk infrastruktur sebesar Rp 4.796,2 triliun. Yang di-handle APBN dan APBD itu 41,3 persen, sedangkan BUMN 22,2 persen dan swasta 36,5 persen," terang dia.

Reporter: Maulandy Rizki Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)