Pembangunan belum sejahterakan rakyat

Tidak meratanya pembangunan infrastruktur membuat akselerasi ekonomi daerah tertinggal tidak lancar.

Direktur eksekutif INDEF Ahmad Erani Yustika mengingatkan, jika pemerintah serius menuju pertumbuhan berbasis konsep 'pro poor', maka harus harus mengedepankan pembangunan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja secara merata.

Dalam catatannya, tingkat pengangguran memang menurun, namun di sisi lain persentase pekerja sektor informal masih sangat tinggi, yakni 65-66 persen. Kualitas hidup di sektor informal tentunya masih jauh dari ukuran laik dari pemerintah.

"Tantangan pembangunan infrastruktur kedepan adalah bagaimana menyerap pekerja informal ini. Jika pekerja proyek infrastruktur ini yang sudah mapan maka tidak berlaku manfaat dari pembangunan infrastruktur," ujar Erani dalam diskusi INDEF bertajuk 'Tekanan Fiskal, percepatan proyek Infrastruktur dan intermediasi perbankan' di Jakarta, Selasa (19/6).

Dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, infrastruktur di Tanah Air masih harus terbentur berbagai kendala. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur membuat akselerasi ekonomi daerah tertinggal tidak lancar.

Sejauh ini pembangunan infrastruktur masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia khususnya Jawa dan Sumatera. "Jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum maka pembangunan infrastruktur diarahkan ke sana," tuturnya.

INDEF mencatat, beberapa hambatan pembangunan infrastruktur antara lain masalah pendanaan ditunjukkan rendahnya belanja publik untuk infrastruktur, pembebasan lahan, lambatnya implementasi regulasi akibat daya dukung birokrasi yang lemah.

"Serta kesadaran masyarakat dalam merawat dan menggunakan infrastruktur publik yang rendah," ucapnya.

  (mdk/oer)