Pekan Depan, DPR Panggil Pertamina Bahas Kebakaran Kilang Balongan
Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Soeparno mengatakan, pihaknya akan memanggil Pertamina pada Senin (5/4) untuk membahas mengenai kebakaran tangki Kilang Balongan, Jawa Barat. DPR meminta Pertamina menjelaskan secara rinci penyebab kebakaran.
Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Soeparno mengatakan, pihaknya akan memanggil Pertamina pada Senin (5/4) untuk membahas mengenai kebakaran tangki Kilang Balongan, Jawa Barat. DPR meminta Pertamina menjelaskan secara rinci penyebab kebakaran.
"Nanti hari Senin ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina karena kita berharap mendapat informasi secara mendalam, detail dan menyeluruh tentang permasalahan yang menjadi penyebab. Investigasi penyebab kebakaran itu yang kami tunggu," ujarnya, Jakarta, Jumat (2/4).
Eddy meminta agar Pertamina segera melakukan pemulihan operasi terutama empat tanki yang tersisa saat ini. Namun, pemulihan baru bisa dilakukan setelah adanya pemadaman api.
"Kami juga menegaskan bahwa Pertamina agar segera ada pemulihan operasi. Pemulihan operasi di Balongan terutama empat tanki yang ada saat ini terbakar meski dikatakan itu tidak mengganggu pasokan BBM Jabar dan DKI itu tetap kita melihat kondisi seperti ini harus segera dipulihkan dan bagaimana cara memulihkannya Pertamina yang paling tahu," jelasnya.
Selanjutnya
Pemadaman api, kata Eddy menjadi kunci tahap awal memulihkan operasional. "Tapi yang paling penting adalah api itu harus betul-betul dikuasai sebab itu menjadi syarat. Itu juga bisa memberikan confidence kepada masyarakat bahwa Pertamina bisa keluar dari masalah ini," jelasnya.
Selanjutnya, dia meminta, Pertamina segera merumuskan langkah-langkah agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. DPR juga membuka ruang diskusi apabila ada teknologi yang perlu ditingkatkan untuk pencegahan kecelakaan kerja.
"Pertamina juga harus merumuskan langkah-langkah agar masalah ini tak terulang kembali. Protokol, keselamatan itu harus sesuai skala internasional. Tak boleh ada kesalahan dan pencegahan itu harus dirumuskan. Kalau ada yang harus ditingkatkan mari kita bicarakan," tandasnya.
(mdk/bim)