Pangkas kemiskinan, serikat petani desak Jokowi reformasi agraria

Terkandung dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak pemerintah segera melakukan redistribusi lahan pertanian 9 juta hektar. Ini dinilai menjadi bagian dari pembaruan agraria terkandung dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Pembaruan agraria adalah syarat utama terwujudnya kedaulatan pangan yang akan menyangga implementasi visi Trisakti, Nawacita dan RPJMN 2015-2019 pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla," kata Ketua Umum SPI Henry Saragih dalam siaran pers, kemarin.

Dia menegaskan, pembaruan agraria tak sekedar meredistribusikan lahan. Tetapi, penataan kembali penguasaan dan kepemilikan sumber-sumber agraria, salah satunya tanah.

Langkah itu, menurut Henry, membuat buruh tani bisa memiliki lahan. Dampaknya kemiskinan bisa berkurang dan nilai tukar petani bakal meningkat.

"Selain itu, Inflasi di pedesaan 0,47 persen yang terjadi pada Agustus 2015, yang disebabkan oleh kenaikan indeks seluruh kelompok konsumsi khususnya indeks kelompok bahan makanan dipastikan akan berkurang," katanya. "Seiring dengan kemampuan penduduk perdesaan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanannya sendiri dari lahan pembaruan agraria tersebut."