Paket kebijakan penyelamatan ekonomi tak sentuh masalah utama

BI mengakui terpuruknya nilai tukar Rupiah merupakan cerminan fundamental ekonomi Indonesia.

Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, masing-masing baru saja mengeluarkan paket kebijakan penyelamatan perekonomian Indonesia yang tengah menghadapi guncangan dari krisis global.

Guncangan ekonomi ini berpengaruh besar terhadap nilai tukar Rupiah dah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Rupiah rontok dan sudah tembus ke level Rp 11.000, sementara IHSG anjlok ke zona merah.

Pengamat Ekonomi Institute Development Economics And Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai, paket kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan masalah ekonomi Indonesia khususnya mata uang Rupiah.

Fundamental persoalan nilai tukar Rupiah, menurut Enny, didasari oleh krisis kepercayaan terhadap Rupiah. "Minimal saya mau dapat gambaran, persoalan pasokan, DHE sudah masuk, kenapa mereka lebih percaya kepada dolar bukan Rupiah," ujar Enny dalam diskusi bertajuk 'Rupiah bikin Resah' di Jakarta, Sabtu (24/8).

Menurut Enny, seharusnya paket kebijakan pemerintah mendorong tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhadap kebijakan yang dikeluarkan dan tren ekonomi Indonesia.

"Gimana mau percaya dengan kebijakan kita, setiap nota keuangan selama pemerintahan ini target selalu meleset. Malah dalam beberapa bulan saja sudah ada APBNP," tutur Enny.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Direktorat Perencanaan Strategis dan Humas Bank Indonesia Diji Johansyah mengakui, terpuruknya nilai tukar Rupiah merupakan cerminan fundamental ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia terkait Rupiah juga berkaitan erat dengan fundamental ekonomi Tanah Air.

"Rupiah itu cermin fundamental ekonomi, tiap hari memang berubah, saat Rp 8.500 itu keseimbangan saat itu, sekarang Rp10.000 itu keseimbangan baru. Eksportir happy pengusaha happy, tapi importir tidak happy," kata Difi.