Otak-Atik Pejabat BUMN Munculkan Ketidakpastian Bagi Dunia Usaha

Konsultan Bisnis, Handito Hadi Joewono meminta, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tidak keseringan mengotak atik pejabat di perusahaan pelat merah. Sebab perombakan dilakukan akan memberikan ketidakpastian bagi dunia usaha.

2021-03-27 15:00:00

BUMN

“BUMN ini kan badan usaha milik negara, bukan milik pemerintah. Jadi jangan sampai kekuasaan itu yang sifatnya temporer 5 tahun, perubahannya (ke BUMN) di tengah jalan, itu turbulensinya tinggi. Sementara dunia usaha perlu kepastian dan stabilitas, jangan sampai volatilitasnya tinggi,” ujar Hadi, Sabtu (27/3).

Dia memandang, saat ini BUMN terkesan terlalu mementingkan urusan pemerintah. Tak hanya itu, BUMN juga dinilai terlalu perkasa, sehingga sulit untuk swasta masuk.

Handito mencontohkan, saat ini harga minyak Indonesia jauh lebih mahal dari negara tetangga, Malaysia. Padahal PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN migas meraih keuntungan di tengah pandemi, yang seharusnya bisa berdampak pada masyarakat.

“Jangan keseringan gonta-ganti, apalagi BUMN besar, jangan BUMN jadi cost tinggi bagi masyarakat. Tugasnya Pertamina kan bukan untuk impor, tapi produksi. Kalau fungsi itu berkurang, boleh dong swasta impor minyak, sehingga tidak dimonopoli. Padahal harga minyak kita lebih mahal dari negara tetangga,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pelaku Usaha Swasta, Yan Hiksas menyebut, bahwa saat ini BUMN terlalu sering mengganti jajaran direksi maupun komisaris. Padahal, target yang akan dicapai juga belum selesai.

“Kalau setiap periode ganti direksi, ganti komisaris, kelangsungan atau jiwa perusahaan tuh enggak ketemu, karena terlu sering berubah-ubah,” jelasnya.

Sebagai pelaku usaha, Yan juga meminta agar BUMN bisa lebih terbuka kepada swasta. Saat ini, menurutnya BUMN seperti bermain di lingkupnya sendiri.

“Makanya sekarang bagaimana BUMN kita joint dengan pengusaha-pengusahalah, karena kan BUMN dia yang akan jadi tiang penyangga kalau ada guncangan,” tambahnya.

(mdk/did)