Omicron Hingga Emisi Karbon Jadi Tantangan RI di 2022
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa masih terdapat segudang tantangan harus dihadapi Indonesia di tahun ini atau 2022.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa masih terdapat segudang tantangan harus dihadapi Indonesia di tahun ini atau 2022. Pertama, adanya kemunculan varian baru omicorn terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Selain itu, Indonesia saat ini mempunyai pembiayaan proyek strategis yang jumlahnya cukup besar. Ini menjadi hal perlu dipikirkan bagaimana pembiayaannya terutama di sektor infrastruktur.
"Termasuk bagaimana kita menciptakan lapangan kerja," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, dalam Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2022, Senin (3/1).
Ketiga, tantangan tidak boleh luput adalah normalisasi dari kebijakan negara maju. Terlebih, inflasi di berbagai negara-negara sudah meningkat. Keempat agenda global penurunan emisi karbon, di mana Indonesia sudah punya komitmen untuk itu.
Kemudian tantangan kelima adalah digitalisasi. Ini tidak bisa diabaikan ada yang harus ditangani. Terakhir kita perlu pikirkan adanya sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena penduduk Indonesia tambah banyak, akan tetapi kapasitasnya akan over.
"Ini bagaimana kita bisa hadapi itu ini sudah menjadi agenda indonesia di G20 sehingga pasar modal harus menjawab tantangan tantangan ini," kata Wimboh.
Strategi OJK Hadapi Tantangan
Meski demikian, OJK tetap optimis tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ke depan. Mengingat Indonesia punya modal besar untuk memanfaatkan ruang ke depan.
Untuk menjawab tantangan itu, OJK juga telah menyiapkan berbagai kebijakan prioritas di 2022. Pertama mempersiapkan operasionalisasi infrastruktur bursa karbon. Ini menjadi prioritas otoritas keuangan.
"Dan juga tentunya legalitas tentu itu akan segera kami siapkan," imbuhnya.
OJK di tahun ini juga akan memperluas basis emiten yang di antaranya bagaimana bisa melalui sekuritisasi dan pembiayaan proyek strategis. Di mana jumlah proyek strategis nasional cukup besar. Hingga 2024, diperkirakan akan mencapai Rp6.445 triliun
"Kami juga akan tetap mengakomodasi emiten yang berbasis teknologi yang di antaranya kita sudah keluarkan POJK tentang multiple voting share pada bulan Desember kemarin," jelasnya.
Basis emiten baru tersebut akan diikuti dengan literasi dan edukasi. Kemudian otoritas juga akan mendorong perluasan untuk basis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Dan kebijakan tersebut tidak akan efektif apabila tidak ada sinergi pemangku kepentingan, sehingga kami mengundang untuk kita bersama-sama mendukung," tandasnya.
(mdk/azz)