Ombudsman temukan harga tiket pesawat Lebaran 2018 naik 3 kali lipat

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua menduga ada spekulasi harga tiket pesawat sehingga harganya naik tiga kali lipat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua, Oliv Sabar Iwanggin mengatakan melonjaknya harga tiket pesawat dari dan ke Papua menjelang hari raya Idul Fitri 1439 Hijriah menjadi catatannya.

2018-06-16 12:30:00

Lebaran 2018

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Papua menduga ada spekulasi harga tiket pesawat sehingga harganya naik tiga kali lipat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua, Oliv Sabar Iwanggin mengatakan melonjaknya harga tiket pesawat dari dan ke Papua menjelang hari raya Idul Fitri 1439 Hijriah menjadi catatan tersendiri.

Dia mengungkapkan semisal harga tiket pesawat Garuda Indonesia dari Jayapura-Biak yang biasanya Rp 600.000 hingga Rp 800.000 per orang naik tiga kali lipat menjelang Idul Fitri menjadi Rp 4 juta per orang.

Selanjutnya, harga tiket pesawat dari Jayapura ke Jakarta yang sebelumnya Rp 2,5 juta naik menjadi Rp 6 juta. Tak hanya Garuda Indonesia, maskapai penerbangan lain seperti Batik Air, Lion Air, dan Sriwijaya Air juga naik.

Apalagi kalau penumpang yang bersangkutan transit/mengganti pesawat lain, harganya makin mahal. Di antaranya seperti Batik, dan Sriwijaya Rp 9.638.000 per orang, Garuda dan Sriwijaya Rp 9.948.200 per orang, Batik dan Sriwijaya Rp 10.285.900.

"Kami menduga harga ini pasti akan bertahan hingga arus balik selesai barulah harga kembali normal," katanya seperti dikutip dari Antara di Jayapura, Sabtu (16/6).

Menurutnya, seharusnya pihak maskapai penerbangan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Bukan sebaliknya memanfaatkan momentum hari raya untuk meraup untung. "Ini terjadi spekulasi harga untuk menguntungkan perusahaan," ujarnya.

General Manager Garuda Indonesia Jayapura, Mac Fee Kindengan, mengatakan dirinya tidak tahu menahu terkait harga tiket transit yang mahal karena manajemen setiap maskapai penerbangan berbeda.

Untuk Garuda Indonesia, kata dia, harganya terjangkau dan naik sesuai dengan time limit dan jumlah pemesan namun tidak terlalu mahal melebihi batas kewajaran. "Memang perusahaan mencari keuntungan tetapi ada aturan pemerintah yang harus diikuti tidak boleh lebih dari aturan yang ditetapkan," tambah dia.

(mdk/bim)