Oktober, pemerintah target kantongi data kebutuhan lahan pertanian

Nantinya data ini sebagai langkah awal menentukan program prioritas pertanian.

2016-09-02 13:51:02

pertanian

Hari ini sejumlah menteri bidang ekonomi menggelar rapat koordinasi (rakor) di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Rakor tersebut membahas ketersediaan lahan pertanian di dalam negeri.

Hadir dalam rapat kali ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pendataan ulang dalam memenuhi kebutuhan lahan untuk komoditas pertanian.

"Kita harus melihat lahan untuk pangan. Artinya kita harus betul-betul melakukan pendataan kebutuhan lahan untuk padi, pangan jagung, dll itu seperti apa, itu kita harus hitung ulang," ujarnya di Jakarta, Jumat (2/9).

Menurutnya, pendataan ulang tersebut akan memakan waktu selama satu bulan. Nantinya data ini sebagai langkah awal menentukan program prioritas pertanian.

"Dan kalau memang kebutuhan lahannya untuk padi, umpamanya 12 juta hektare, apakah sudah ada irigasinya, kita juga buat program dan bagaimana semua pihak melihat kebutuhan-kebutuhan lahan. Untuk tebu, padi, jagung, dll," ucap Menteri Rini.

Sementara, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menambahkan ketersediaan lahan merupakan sarana penunjang, pengembangan wilayah sehingga diperlukan metode dan parameter umum untuk menghitung kebutuhan lahan.

"Bisa dengan menghitung kebutuhan menurut komoditas, bisa juga dengan menghitung kebutuhan per 1.000 penduduk. Nantinya dua pendekatan (metode dan parameter umum) bisa saling mengoreksi dan saling memperkuat," ucap Menko Darmin.

Hal senada juga disampaikan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Menurutnya, sebagai tahap awal, pemerintah ingin menjamin ketersediaan pangan dan menyediakan lahan yang cukup.

"Paradigma yang ada saat ini perlu diubah, kita perlu mengembalikan definisi konsep dan fungsi lahan ke jalur yang semestinya. Hak Guna Usaha harus benar-benar dimanfaatkan," tambah Menteri Sofyan.

(mdk/bim)