NU dukung gebrakan Menteri Susi bakal stop impor garam

NU nilai pemerintahan sebelumnya, sering menempuh jalan singkat dengan melakukan impor garam untuk memenuhi kebutuhan.

2014-11-02 09:32:00

Susi Pudjiastuti

Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) memberikan apresiasi pada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti atas penolakannya terhadap impor garam dan meminta Menteri Perdagangan menghentikan impor garam.

LPNU mengingatkan bahwa Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 80.791 km. Ini merupakan garis pantai terpanjang ketiga di dunia, dan memiliki potensi produksi garam yang sangat tinggi.

"Jika kita kelola secara benar, tentu sudah pasti kita akan bisa melakukan swasembada garam bahkan ekspor garam keluar negeri," kata Ketua Pengurus Pusat LPNU Mustholihin Madjid di sela acara Munas NU, di Jakarta, Minggu (2/11).

Dia menyebutkan, fakta yang terjadi di lapangan, pemerintah yang dulu, sering menempuh jalan singkat dengan melakukan impor garam untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Padahal, keputusan impor garam oleh pemerintah, justru diambil di saat rakyat telah berhasil menambah volume dan kualitas produksi garam industri maupun garam konsumsi serta telah mampu memenuhi garam konsumsi nasional.

NU menilai, swasembada garam dan kesejahteraan petani garam ini menjadi semakin kompleks ketika timbul wacana tentang dimasukkannya garam aneka pangan masuk ke dalam garam industri, yang pengadaannya masih 100 persen impor oleh Kementerian Perindustrian waktu itu. "Siasat untuk memasukkan garam aneka pangan ke dalam klasifikasi garam industri semakin nyata, memiliki muatan-muatan kepentingan pragmatis," katanya.

Dia menegaskan, kepada pemerintahan baru, Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo ini, khususnya Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Pengurus Besar NU memberikan apresiasi atas langkah-langkah cepat, berbagai terobosan, dan gebrakan yang dilakukan Menteri Susi Pudjiastuti dalam memimpin kementerian untuk peningkatan dan kemajuan sektor kelautan dan perikanan.

"PBNU mengharapkan langkah-langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan sekarang dilakukan secara konsisten, istiqomah dan tidak tergoda kepentingan pragmatis, berpihak kepada kepentingan rakyat, nelayan, masyarakat pesisir dan rakyat Indonesia," ungkapnya.

(mdk/arr)