MUI salahkan Kementan soal beredarnya ayam haram

Kementerian Pertanian lambat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan sertifikasi halal untuk daging ayam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan beredarnya isu yang mengatakan 90 persen ayam yang dijual di ritel modern tidak halal dan tidak sehat karena pemotongan ayam yang asal-asalan dan tidak mengikuti syariah Islam.

Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim mengatakan kinerja MUI untuk sertifikasi rumah potong ayam masih terbatas. Kementerian Pertanian lambat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan sertifikasi halal untuk daging ayam.

"Padahal dalam UU No 18 Tahun 2009 itu mewajibkan sertifikasi halal untuk ayam. Tapi Kementan tidak mengeluarkan PP sampai sekarang. Jadi kita tidak bisa kerja, dan sekarang masih sukarela. Ini sudah 5 tahun," ucap Lukman ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (15/3).

MUI sudah beberapa kali menemui pihak Kementerian Pertanian tetapi belum ada tanggapan. Tanpa adanya PP, lembaga sertifikasi milik kumpulan para ulama ini tidak bisa bekerja maksimal dan memaksa rumah potong ayam untuk sertifikasi halal.

"Kami menunggu 5 tahun dan belum ada jawaban Kementan. Belum ada PP susah kan. Ini menjadi kelemahan MUI sekarang."

Dia mengakui tidak semua pemotongan ayam yang mempunyai sertifikasi halal karena lembaganya tidak bisa memaksa."Padahal ada rumah potong hewan ayam yang kecil dan memotong 10 ekor sehari. Artinya kita hanya punya izin dinas Kementan baru sertifikasi," katanya.

Lukmanul Hakim menegaskan jika sampi nanti diwajibkan adanya sertifikasi, pihaknya siap melakukannya. "Bahkan seluruh Indonesia. Kita kan juga ada di setiap provinsi," ujarnya.(mdk/arr)