MUI minta penjelasan pemerintah soal membengkaknya utang RI
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Didin Hafidhuddin, mengatakan rasa prihatinnya atas makin membengkaknya utang Indonesia. Menurutnya, membengkaknya utang Indonesia tentu akan semakin memberatkan Pemerintah.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Didin Hafidhuddin, mengatakan rasa prihatinnya atas makin membengkaknya utang Indonesia. Menurutnya, membengkaknya utang Indonesia tentu akan semakin memberatkan Pemerintah.
"Berdasarkan report dari INDEF, itu (utang) kan hampir Rp 7.000 triliun. Pemerintah dan swasta. Tentu akan sengat memberatkan bila dana pembangunan sebagian besar didanai dari pinjaman yang harus dibayar sekian puluh tahun," ungkapnya ketika ditemui, di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Rabu (25/4).
Selain itu, pihaknya juga mewaspadai adanya unsur politik saat pinjaman dari luar negeri makin besar. "Hilangnya kemandirian bangsa ini di dalam mengatasi berbagai persoalan, karena biasanya negara-negara yang memberikan pinjaman itu akan juga ada aspek politik praktisnya," jelasnya.
Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan sekaligus solusi yang akan dilakukan untuk menghadapi hal ini. "Kita akan adakan lagi pertemuan Mei, mendatang, beliau (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati), juga Dirjen, yang mengurusi soal utang ini," tandasnya.
MUI melaksanakan Rapat pleno ke-27 dewan pertimbangan MUI dengan tema 'Dana Pembangunan Melalui Pinjaman: Urgensi dan Solusinya'. Dalam rapat pleno hari ini, dijadwalkan akan dihadiri oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Namun keduanya berhalangan hadir.
Baca juga:
Jokowi dikritik, belanja yang menonjol cuma buat bayar bunga utang & bansos
Strategi Rizal Ramli, bisa kurangi triliun utang Indonesia mulai 2019
Februari 2018, utang luar negeri Indonesia turun jadi Rp 4.907 triliun
Moody's kerek peringkat 5 BUMN, Menteri Rini sebut proyek Jokowi dipercaya dunia
Menteri Sri Mulyani sebut utang jadi isu mainan lawan Presiden Jokowi